Soffi Amira
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan terima kasihnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto yang menyebutkan, bahwa Bung Karno merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menilai, pernyataan tersebut sangat tepat. Hal yang kurang tepat, menurut Basarah, pernyataan Prabowo yang menyebut, Bung Karno diakui milik satu partai tertentu.
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia”, kata Basarah dalam keterangannya, Jumat (10/5).
Basarah menegaskan, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDIP untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.
Baca juga:
Pada masa Orde Baru, lanjut Wakil Ketua MPR RI ini, Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Ketua Umum Partai Gerindra itu tegaskan sekarang.
“Karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” ungkapnya.
Basarah menegaskan, PDIP tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok, apalagi milik satu partai saja. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan eksistensi Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia.
"Karena jasa jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legacy Bung Karno lainnya kepada dunia,” ujarnya.
Baca juga:
Demokrat Sebut Prabowo Sudah Minta AHY untuk Siapkan Kader Terbaik
Ia berharap, ketika Prabowo resmi menjadi Presiden RI, akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya.
“Saya juga berharap Pak Prabowo tidak menjadi pemimpin yang anti kritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak-pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu”,” jelas dia.
Hal itu lantaran dalam sistem demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa dan termaktub dalam konstitusi telah memberikan hak bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan negara agar terjadi check and balances.
“Serta tidak menjadi negara yang autoritarian karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” tutup Basarah. (Pon)
