PSI DKI Pertanyakan Mandeknya Realisasi Anggaran untuk Rehabilitasi 27 Gedung Sekolah
Senin, 29 Juli 2024 -
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta memberikan catatan serius terhadap Pemerintah DKI khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) perihal lambannya rehabilitasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak di ibu kota.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Cornelis Hotma mempertanyakan realisasi perbaikan 27 gedung sekolah pada anggaran tahun 2023, yang hingga kini tidak nampak.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan untuk rehabilitasi sekolah sebesar Rp 720,99 miliar untuk 27 gedung sekolah.
Baca juga:
DPRD DKI Minta Disdik Data Ijazah Siswa yang Tertahan di Sekolah
Hal itu dikatakan Cornelis dalam rapat paripurna dengan agenda pembacaan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
"Pada realisasinya rehab total gedung sekolah tersebut tidak terlaksana sama sekali dan mengakibatkan proses belajar mengajar di sekolah yang direhab total terdampak," ucapnya.
Tidak terealisasinya rehab gedung sekolah tersebut juga terindikasi menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan SOP Nomor 3907/BPAD-PSDA/OT.05.17 tentang Identifikasi, Penelitian dan Pelaksanaan Pemindahtanganan BMD berupa bangunan.
Cornelis juga mengungkap, bahwa masih ada 277 sekolah negeri di Jakarta yang mengalami kerusakan berat.
Baca juga:
Berawal dari Tugas Sekolah, Rapper Kid Ani Lepas Single 'TYC'
Dalam rencana strategis Disdik tahun 2017-2022 saja, program dan kegiatan rehab sekolah menargetkan 393 lokasi gedung sekolah yang akan direhab sesuai dengan standar Nasional Pendidikan.
Namun, pada kenyataannya realisasi rehab gedung sekolah dan pembangunan unit sekolah baru dari tahun 2017 sampai dengan 2021 hanya terlaksana sebanyak 333 lokasi.
"Dengan alasan anggaran pada tahun tersebut diprioritaskan untuk penanganan COVID-19," tutupnya. (Asp)
