Program Magang Dengan Gaji Setara UMP atau Rp 3,3 Juta Per Bulan Dapat Menyaring 10 Persen Lulusan Baru Universitas
Senin, 22 September 2025 -
MerahPutih.com - Pemerintah bakal meluncurkan Program Magang Nasional serentak di seluruh wilayah Indonesia pada kuartal IV 2025, yakni antara Oktober hingga Desember.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai Program Magang Nasional yang dipersiapkan pemerintah dapat membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian.
"Jadi, pemerintah ingin agar ekonomi bergerak, kemudian lapangan kerja terbuka. Dan itu adalah salah satu program yang dipertimbangkan, dipikirkan, disiapkan untuk bisa diimplementasikan di masyarakat," kata Qodari di Jakarta, pada akhir pekan kemarin.
Skema ini menyasar para lulusan baru atau fresh graduate dengan target 20.000 peserta pada tahun pertama pelaksanaan.
Baca juga:
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP
Saat ini program ini tengah dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Program ini dapat menyaring hingga 10 persen lulusan baru universitas dan langsung diserap ke dunia kerja.
Program yang dirancang dengan konsep link and match antara pendidikan dan industri ini akan berlangsung selama enam bulan.
Peserta akan ditempatkan di perusahaan BUMN maupun swasta, dengan pola kerja sama antara kampus dan dunia usaha sesuai kebutuhan sektor masing-masing.
Pemerintah menetapkan bahwa peserta magang akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing, dengan rata-rata Rp 3,3 juta per bulan.
Adapun syarat umum program ini ditujukan untuk lulusan D3 atau S1 yang baru lulus maksimal satu tahun sebelumnya, tanpa batasan usia.
Program juga membuka peluang bagi lulusan dari daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), yang akan ditempatkan oleh pemerintah pusat sesuai ketersediaan lapangan kerja.
Program Magang Nasional tersebut masuk dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025 sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional.
