Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Rabu, 15 Oktober 2025 -
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan mendadak untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, Senin (13/10), sebagai upaya memperkuat peran diplomatik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti kehadiran Presiden Prabowo di ajang tersebut. Menurutnya, langkah ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mengakhiri perang dan menciptakan stabilitas di kawasan.
“Tentu ini akan menjadi sejarah bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam perwujudan perdamaian di Timur Tengah,” ujar Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/10).
Baca juga:
Momen Presiden Prabowo Subianto Hadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir
Prabowo Subianto Tegaskan Gencatan Senjata KTT Gaza Awal Perdamaian Menyeluruh di Palestina
Ia berharap Indonesia dapat fokus menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh dalam forum tersebut.
“Indonesia sejak awal dikenal sebagai bangsa yang cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Semangat itu harus menjadi dorongan bagi kita untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata Sukamta.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya agar Presiden Prabowo menekankan isu kemerdekaan Palestina sebagai kunci terciptanya perdamaian sejati di kawasan tersebut.
“Kami berharap Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemerdekaan Palestina jika kita semua menginginkan perdamaian sejati terwujud,” ungkapnya.
Baca juga:
Tiba di Indonesia Usai KTT Perdamaian Gaza, Prabowo Yakin Capai Perdamaian Keseluruhan
Selain itu, Sukamta juga mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilibatkan dalam proses transisi perdamaian di Gaza.
Menurutnya, PBB merupakan lembaga internasional yang mewakili negara-negara di seluruh dunia dan dianggap lebih netral dalam menyikapi konflik Palestina–Israel.
“PBB harus dilibatkan secara aktif, karena masing-masing negara anggota memiliki pandangan terhadap konflik ini. PBB juga masih dianggap lebih netral dan fair,” tutup Sukamta. (Knu)
