Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat

MERAHPUTIH.COM - RENCANA pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali menimbulkan penolakan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny Kabur Harman menilai pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara.

“Kembali ke pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa, (6/1).

Politikus Partai Demokrat itu menekankan akar persoalan pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, ia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat. “Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.

Terkait dengan tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.

“Jika tujuan demokrasi yakni kesejahteraan rakyat dan kelahiran pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” cetus anggota DPR dari dapil NTT itu.

Baca juga:

Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana

Benny yang juga anggota Komisi III DPR ini mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tidak apatis terhadap politik. Ia menegaskan perjuangan politik seharusnya tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” pungkasnya.(knu)

Baca juga:

Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat