MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11), sekitar pukul 9.40 WIB.
Belasan personel Brimob tampak mengawal para penyidik lembaga antirasuah tersebut. Petugas keamanan yang berjaga di pagar rumah Setnov meminta para penyidik menunjukkan kartu identitasnya, sebelum akhirnya diizinkan masuk.
Selang beberapa menit kemudian, kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi keluar dari kediaman kliennya. Dia hanya mengatakan, ingin mengambil surat kuasa yang ada di mobil yang diparkir di depan rumah Setnov.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengumuman penetapan tersangka Setnov disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).
"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," ujar Saut.
Setnov diduga menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
"Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantar surat pada 3 November perihal SPDP dan diantar ke rumah SN di Jalan Wijaya Kebayoran Baru pada sore hari," pungkas Saut.
Diketahui, dua dari tersangka e-KTP juga diumumkan sebagai tersangka pada hari Jumat. Yakni eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, pada Jumat, 30 September 2016, dan politikus Partai Golkar Markus Nari pada Jumat, 2 Mei 2017. (Pon)
Baca juga berita lainnya terkait Setya Novanto dalam artikel: Perseteruan KPK-Setnov, ICW Minta Jokowi Teladani Sikap JK