MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat upaya mitigasi banjir menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Februari 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat normalisasi sungai dan pengerukan saluran air untuk meningkatkan kapasitas tampung badan air.
Hingga November 2026, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah menyelesaikan pengerukan di 165 titik saluran dan badan air yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko genangan dan banjir ketika intensitas hujan meningkat.
"Dengan kapasitas tampung yang lebih optimal, diharapkan aliran air dapat lebih lancar sehingga potensi luapan ketika hujan deras dapat diminimalisasi," kata Ika, Rabu (11/11).
Baca juga:
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Pengerukan 165 Titik Capai 62,3 Persen dari Target 2026
Ika menjelaskan, pengerukan yang telah dilakukan di 165 lokasi tersebut mencapai sekitar 62,3 persen dari target volume pengerukan sebanyak satu juta meter kubik sepanjang 2026.
Sebaran lokasi pengerukan mencakup seluruh wilayah Jakarta dengan rincian sebagai berikut:
- Jakarta Pusat: 8 lokasi.
- Jakarta Utara: 36 lokasi.
- Jakarta Barat: 40 lokasi.
- Jakarta Selatan: 28 lokasi.
- Jakarta Timur: 53 lokasi.
Dengan demikian, Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah lokasi pengerukan terbanyak, yakni 53 titik.
Kegiatan (pengerukan saluran air) tersebut menjadi bagian dari optimalisasi fungsi sungai dan badan air dalam menampung serta mengalirkan air, terutama ketika terjadi peningkatan debit akibat curah hujan tinggi,
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum.
Optimalisasi kapasitas sungai dan saluran air diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air sekaligus mengurangi potensi luapan saat hujan deras mengguyur Ibu Kota.
Posko Siaga Bencana Beroperasi 24 Jam
Selain memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, Dinas SDA bersama perangkat daerah terkait juga meningkatkan kesiapsiagaan personel dan kecepatan respons dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoperasikan Posko Siaga Bencana dan Posko Pohon Tumbang selama 24 jam. Posko tersebut tersedia di seluruh kantor wali kota dan kabupaten administrasi untuk mendukung koordinasi serta penanganan kejadian darurat.
Pemprov DKI juga menyediakan berbagai kanal informasi agar masyarakat dapat memantau perkembangan genangan, kondisi lapangan, hingga proses penanganan banjir.
Baca juga:
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Ini Kanal Resmi untuk Memantau Informasi Banjir Jakarta
Masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah layanan resmi untuk memperoleh informasi maupun melaporkan kejadian yang berpotensi menimbulkan banjir.
Berikut kanal yang dapat digunakan warga:
- Pantau Banjir Jakarta: Melalui laman pantaubanjir.jakarta.go.id untuk memantau informasi genangan dan penanganannya.
- Aplikasi JAKI: Memanfaatkan fitur Laporan Warga untuk menyampaikan laporan kejadian di lingkungan masing-masing.
- BMKG: Mengakses informasi peringatan dini potensi bencana dan perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG.
- BPBD DKI Jakarta: Memantau informasi kebencanaan dan perkembangan tinggi muka air melalui kanal resmi BPBD.
- Jakarta Siaga 112: Menghubungi layanan darurat untuk melaporkan kondisi yang membutuhkan penanganan segera.
Ika menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan saluran dan kesiapan infrastruktur. Koordinasi lintas perangkat daerah serta keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat mitigasi.
"Penanganan banjir membutuhkan kombinasi pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kapasitas badan air, serta koordinasi lintas perangkat daerah," ujarnya.
Warga Diminta Tidak Buang Sampah ke Saluran Air
Ika turut mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menjelang puncak musim hujan. Warga diminta memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini yang disampaikan instansi terkait.
Menurutnya, mitigasi banjir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Kami mengajak warga untuk menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan genangan atau membahayakan lingkungan,
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum.
(Asp)