Pengamat: Konsolidasi Demokrasi Harus Dipercepat untuk Cegah Radikalisme
Senin, 15 Mei 2017 -
Pengamat politik AS Hikam menilai bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia harus dipercepat. Hal tersebut untuk mencegah menguatnya radikalisme yang kini mulai tumbuh subur melalui kelompok-kelompok radikal.
"Dengan konsolidasi demokrasi yang baik, maka akan jelas rule of law atau aturan main yang bisa dipakai, seperti undang-undang, sistem politik yang bisa mencegah maraknya kelompok-kelompok radikal ini," ujar Hikam di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).
Menurut Hikam, keterbukaan di dalam masyarakat dan sistem politik Indonesia, menjadi pintu masuk kelompok-kelompok radikal. Ia menilai, konsolidasi demokrasi yang belum matang berimplikasi terhadap menguatnya kelompok tersebut.
"Sehingga terjadi peluang bagi kelompok-kelompok yang dulunya tidak kuat, menjadi kuat. Termasuk kelompok kelompok yang disebut kelompok radikal itu, baik radikal kanan maupun radikal kiri," ungkapnya.
Hikam meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas dalam mengambil sikap terhadap kelompok-kelompok radikal yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Oleh karena sekarang ini kondisinya seperti ini, mau tidak mau negara harus tegas di dalam mengambil sikap terhadap kecenderungan dari radikalisme," pungkasnya.
Menurut Hikam, munculnya radikalisme itu bukan hanya soal Pilkada DKI. Ia menilai momentum Pilkada DKI hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek mereka.
"Sebab dari radikalisme itu macam-macam, bukan hanya soal Pilkada DKI. Momentum ini dipakai karena Pilkada DKI itu menggunakan sektarianisme, primordialisme dan tentu saja menggunakan agama sebagai isu politik," tegas Hikam. (Pon)
Baca juga berita lain tentang radikalisme di Indonesia dalam berita: Kepala BNPT: Penyebaran Paham Radikal Di Kampus Mengkhawatirkan
