MerahPutih.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan, selain Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, pihaknya juga mendorong Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.
"Kita lagi fokus kepada bagaimana dari Golkar Pak JK maupun Pak Airlangga menjadi wakil presidennya Pak Jokowi," kata pria yang kerap disapa Bamsoet, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (8/5).
Bamsoet yang juga menjabat sebagai Ketua DPR ini menilai Jusuf Kalla merupakan sosok yang tepat untuk kembali mendampingi Jokowi. Hal itu juga tercermin dari hasil survei Litbang Kompas, yang menempatkan JK dalam posisi teratas.
"Menurut saya pribadi pasangan pak Jokowi yang ideal ke depan adalah pak JK. Pak JK adalah dari partai Golkar," kata dia.
Menurut Bamsoet, jika JK kembali menjadi cawapres Jokowi suara Golkar akan terdongkrak. Pasalnya, Pemilu 2019 diselenggarakan serentak. Sehingga figur JK akan memberikan insentif elektoral kepada Partai berlambang beringin itu.
"Kalau bicara Golkar dan setiap partai maka tiap partai berkepentingan ketumnya atau tokohnya menjadi wapresnya pak Jokowi karena besok pemilihan langsung pilpres dan pileg artinya pemilihan presiden dan partai, dengan harapan partai ini terdorong mendongkrak elektabilitasnya," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Indonesia Hebat (PIH) Rhuqby Adeana S, menyebut pencalonan JK terlalu dipaksakan. Dia menilai, upaya mencalonkan JK menjadi cawapres untuk ketiga kalinya merupakan kemunduran Demokrasi.
Rhuqby menjelaskan, aturan yang menghalangi JK untuk maju menjadi cawapres lebih dari dua kali bukan hanya Undang-Undang Pemilu, namun juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Dan tidak ada mekanisme untuk menguji Undang-Undang Dasar. MK tidak berwenang menguji itu, kecuali ada amandemen konstitusi atau konvensi ketatanegaraan,” kata Rhugby kepada MerahPutih.com, Selasa (8/5).
Menurut Rhugby, jika sebagian pihak tetap memaksakan JK maju kembali menjadi cawapres harus melalui amandemen UUD 1945 dan konvensi ketatanegaraan. Adapun konvensi ketatanegaraan yang dimaksud adalah mengubah praktik konstitusi.
“Saya kira sulit untuk menciptakan konvensi ketatanegaraan,” imbuhnya.
"Sebaiknya Presiden Jokowi mencari figur muda untuk Cawapres di 2019 nanti, karena saat ini usia Pak JK sudah 76 tahun sudah bukan usia produktif lagi," kata dia menambahkan.
Karena itu, dia menyarankan JK mengikuti jejak Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI BJ Habibie dan tokoh senior lainnya untuk istirahat dan mengabdikan diri sebagai tokoh bangsa.
"Proses Demokrasi harus berjalan dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada kaum muda untuk meneruskan mengisi kemerdekaan bangsa ini. Regenerasi kepemimpinan nasional harus terjadi karena dipundak kaum mudalah arah kedepan bangsa ini ditentukan," pungkasnya.
Sebagai informasi, pencalonan JK menjadi cawapres kembali menghangat ketika Undang-Undang Pemilu terkait masa jabatan calon Presiden dan Wakil Presiden digugat di Mahkamah Konstitusi.
Permohonan uji materi UU Pemilu diajukan oleh Muhammad Hafidz, dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Pasal yang digugat yakni Pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i.
Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu mengatur syarat bagi presiden dan Wakil Presiden, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
Permohonan gugatan UU Pemilu sudah teregistrasi di MK pada Senin tanggal 30 April 2018 lalu. Pemohon merasa dirugikan jika JK tidak bisa lagi mendampingi Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, kolaborasi keduanya dianggap telah menghadirkan capaian kinerja yang baik bagi Indonesia. (Pon)