Pemprov Jabar Siapkan 180 Ribu Dosis Vaksinasi Booster
Selasa, 04 Januari 2022 -
MerahPutih.com - Pemerintah Jawa Barat berjanji menggenjot vaksinasi agar segera tercipta kekebelan komunal di 2022, serta melakukan vaksinasi booster agar mengurangi dampak dari varian omicron yang sudah masuk Indonesia, dan penyebaranya sudah ditemukan transmisi lokal.
Paling tidak, Pemprov menyiapkan 180 ribu dosis vaksin COVID-19 untuk dijadikan booster bagi pekerja kesehatan dan TNI/Polri, pada akhir Januari 2022. Selain itu, memulai awal tahun 2022, Pemda Provinsi Jabar juga harus mengebut penyuntikan vaksin untuk anak 6-11 tahun.
Baca Juga:
KSP Minta PTM 100 Persen Prioritaskan Keselamatan Warga Sekolah
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, sambil mempercepat kepada yang usia 6-11 sebagai objek baru, jika terlalu mepet akan diberikan sebagai booster tapi hanya kepada pekerja kesehatan dan TNI/Polri.
Menurutnya, vaksin dosis tambahan atau booster tersebut sasarannya kelompok pekerja yang berada di garda terdepan dalam mencegah virus COVID-19.
"Sebagai benteng tambahan kepada mereka yang memang bertugas mencegah COVID-19 di garda terdepan. Jadi tidak ada untuk pejabat atau target di luar itu," jelas gubernur.
Namun, lanjut RK, okus utama penyuntikan akan diintensifkan untuk anak-anak usia 6-11 tahun bukan sebagai booster.
Saat ini, penyerapan vaksin Jabar relatif lebih baik dari daerah lain di Pulau Jawa. Guna menghindari vaksin kedaluwarsa, Jabar terus mempercepat vaksinasi dengan mempersering frekuensi dan memperbanyak titik vaksinasi.
Dengan kecepatan capaian vaksinasi di Jabar yang sudah menyentuh 120-150 ribu per hari, Kang Emil, panggilan Gubernur, optimistis tidak akan ada jenis vaksin yang mengalami masa kaledaluwarsa di Jabar.
Sementara itu, angka kejadian COVID-19 di Jawa Barat cenderung melandai. Total terkonfirmasi positif COVID-19 sejak awal pandemi hingga saat ini mencapai 708.880 orang. Sebanyak 693.617 orang di antaranya sembuh, dan meninggal dunia sebanyak 14.756 orang. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
PTM 100 Persen, DPR: Jangan Sampai Ada Klaster Baru di Sekolah
