Pemerintah Rencanakan Vaksinasi Booster, DPR Beri Saran
Minggu, 09 Januari 2022 -
MerahPutih.com - Pemerintah perlu mencari mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan vaksinasi booster yang rencananya akan mulai diberikan pada 12 Januari 2022 mendatang.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, dengan mekanisme yang ditetapkan yakni gratis bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dan berbayar bagi masyarakat luas, dianggap kurang tepat.
Baca Juga
Menkes Sebut Indonesia Masuk Lima Besar Cakupan Vaksinasi Terbanyak di Dunia
"Jika hanya peserta BPJS saja yang bisa menerima booster, bagaimana dengan nasib yang bukan peserta BPJS yang tidak mampu," ujar Meli kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/1).
Meli menambahkan, pelaksanaan vaksinasi booster sebenarnya masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sehingga, perlu pembahasan mendalam untuk menemukan mekanisme yang tepat dalam pemberian vaksin booster.
"(Vaksinasi) digratiskan saja kita masih kocar-kacir, masih lambat. Apalagi dilaksanakan dengan ketentuan yang rumit, yang bertele-tele. Pasti akan sampai ke Komisi IX, saya yakin ini membutuhkan bahasan yang mendalam," tambahnya.
Selain itu, Meli juga menekankan bahwa di tengah pelaksanaan vaksinasi booster, pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua harus tetap disegerakan.
Baca Juga
Joki Vaksinasi Diciduk Polisi, Dijanjikan Upah Setengah Juta
Pasalnya, sejauh ini baru 244 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang baru mencapai target 40 persen vaksinasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kendala pelaksanaan vaksinasi di beberapa daerah lainnya.
"Seharusnya bisa membuat pemetaan, bagaimana di satu daerah bisa sukses, bagaimana daerah lain enggak berhasil, dipetakan di masing-masing daerah sehingga bisa dilakukan percepatan vaksinasi, itu dosis pertama dan kedua," papar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Meli menilai perlu manajemen vaksinasi yang baik dan sehat yang diterapkan dalam pelaksanaan vaksinasi baik vaksinasi dosis pertama, kedua maupun vaksinasi booster.
Sehingga pelaksanaan vaksinasi dosis satu, dua, dan booster mempunyai manajemen vaksinasi yang baik hingga sehat.
"Tidak tumpang tindih, tidak saling mengabaikan. Jangan sampai abai terhadap yang belum mendapatkan vaksin di dua dosis yang pertama," tutup legislator dapil Sumatera Selatan II tersebut. (Knu)
Baca Juga
