Merahputih.com - Masa transisi pergantian Pemerintahan diharapkan tidak akan berdampak pada program anggaran negara.
Stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia juga harus dijaga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang kondusif.
“Hal ini untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan baik,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Charles Meikyansah dalam keterangannya, Selasa (9/7).
Selain itu, masa peralihan pemerintahan juga diharap dilakukan dengan baik agar masyarakat tetap dapat menerima manfaat dari kebijakan dan program-program Pemerintah
Baca juga:
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemerintah (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah, Banggar DPR RI mengingatkan agar penyerapan APBN dan APBD 2024 harus dilakukan dengan baik.
Laporan dari BPK ini pun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
“Saya harap dengan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa semua anggaran yang keluar demi mensejahterakan rakyat dengan memberikan banyak manfaat,” kata politikus Partai NasDem tersebut.
Baca juga:
Gelombang Pertama Perpindahan ASN ke IKN Dimulai September 2024
Charles menambahkan, DPR melalui komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya akan menjadikan LHP dan LKPP dari BPK RI ini sebagai acuan dalam menyusun program-program kerja bersama Pemerintah ke depan.
“Kami meminta kepada Pemerintah baik Kementerian/Lembaga untuk mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI agar terjaganya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Anggota DPR yang juga bertugas di Komisi XI tersebut.
Banggar DPR pun berharap agar pemerintah terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. DPR disebut mendukung penuh upaya Pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara.
“Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Charles.