Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin memprediksi masyarakat belum tentu patuh meskipun TNI-Polri dikerahkan disiplinkan warga di tengah pandemik COVID-19.
"Sementara sosialisasi new normal masih minim," ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/5).
Baca Juga
Ia juga mengungkapkan hingga saat ini belum ada instrumen hukum yang digunakan TNI dan Polri dalam melakukan penindakan hukum.
Memang ada aturan lain yang bisa dioptimalkan seperti UU Keadaan Bahaya , namun bila digunakan sama saja dengan memberlakukan darurat sipil.
"Belum ada aturan jelas atau payung hukum terkait kewenangan TNI Polri dalam memberikan sanksi pada masyarakat," ungkapnya.
Mantan Ajudan Presiden ketiga BJ Habibie ini mengingatkan, harusnya ada penjelasan secara gamblang maupun intens dari pemerintah soal penyebaran corona dan dampak mengantisipasinya.
"Bagaimana saat ini penyebaran COVID-19 di Indonesia, kemudian ada sosialisasi jelas bagaimana menjalankan kenormalan baru, bagaimana sanksinya bila melanggar,” tutup dia.
Baca Juga
MUI Minta Pengelola Tempat Ibadah tak Terburu-buru Terapkan New Normal
Seperti diketahui, Indonesia tengah bersiap memasuki fase New Normal atau penormalan baru di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Sejumlah langkah dan strategi disiapkan pemerintah termasuk melibatkan aparat keamanan TNI – Polri secara masif agar pemberlakuan New Normal dapat berjalan lancar.
Sebanyak 340 ribu personil TNI – Polri ini akan disebar di pusat-pusat keramaian dan bertugas mendisiplinkan masyarakat agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan. (Knu)