MerahPutih.com - Kondisi penularan COVID-19 mulai melandai, kondisi ini memunculkan desakan untuk mencabut status pandemi menjadi endemi atau melakukan pelonggaran mobilitas masyarakat.
Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan Sudirman Said menilai, selama masih terjadi penyebaran kasus baru, risiko untuk terjadinya gelombang kasus COVID-19 masih ada. Sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru mencabut status pandemi. Karena itu memang tidak sebaiknya buru-buru melonggarkan aturan.
Baca Juga:
Langgar Prokes PPKM Level 3, Pol PP Tutup Kafe Holywings Kemang Selama 3 Hari
"Untuk kembali ke masa normal di mana masyarakat bebas beraktivitas, kelihatannya masih harus bersabar," kata Sudirman kepada wartawan, Senin (6/9).
Mantan Menteri ESDM ini menambahkan, pencabutan status pandemi harus dibarengi dengan situasi yang sudah benar-benar membaik. Selama mobilitas masyarakat masih tinggi dan protokol kesehatan yang kendur bisa membahayakan.
"Bila vaksinasi cakupannya sudah cukup luas, dan sebagian warga sudah mendapatkan vaksin, pasti risiko penularan akan berkurang," imbuh Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) ini.
Kebiasaan baru untuk tetap menjaga prokes (normal baru) juga akan turut menjaga risiko itu dan masyarakat pasti sudah banyak belajar bagaimana menjaga diri agar tidak tertular.
"Semoga ada penyesuaian pola hidup menjadi perilaku baru untuk hidup bersama COVID-19," tutup mantan Cagub Jawa Tengah ini.
Kasus aktif COVID-19 turun selama tiga hari berturut-turut. Tercatat, jumlah kasus menjadi menjadi 160.699, setelah berkurang 7.618 kasus pada Sabtu (4/9). Sementara konfirmasi positif COVID-19 bertambah 6.727.
Total kasus positif virus corona di Indonesia kini mencapai 4.123.617 sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020. Berdasarkan data Satgas COVID-19, dari total kasus positif, sebanyak 3.827.449 di antaranya telah sembuh. Pasien yang sembuh bertambah 13.806 dari hari sebelumnya. (Knu)
Baca Juga:
Kuliah Tatap Muka Perguruan Tinggi Swasta Tergantung Hasil PPKM