MerahPutih.com - Dokumen Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto beredar ke publik. Bila itu benar, maka Setnov kembali menyandang status tersangka. Kasusnya pun masih sama, yakni soal keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi e-KTP.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengapresiasi langkah KPK yang akhirnya mengeluarkan SPDP kembali kepada Setnov.
"KPK sudah benar dan sudah seharusnya melakukan itu," kata Boyamin saat dihubungi wartawan, Selasa (7/11).
Menurutnya, justru sangat janggal bila KPK tak kembali menjerat Setnov dalam pusara korupsi e-KTP.
Pasalnya, bila mengacu pada keterangan yang didapat, baik dari keterangan tersangka, saksi, maupun fakta di persidangan, sangat jelas adanya keterlibatan Setnov dalam kasus yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.
"Dalam konstruksi kasus e-KTP, KPK sangat jelas menyusun rangkaiannya, itu tergambar dalam dakwaan Irman dan Sugiharto tentang dugaan keterlibatan Setnov," ujar Boyamin.
Dia menambahkan, langkah KPK yang kembali mengeluarkan SPDP kepada Ketua Umum Partai Golkar itu menunjukkan bila lembaga antirasuah tak mau tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi di tanah air.
"KPK pasti tidak mau dituduh tebang pilih. Maka yang ditempuh adalah dalam waktu yang cepat sudah menerbitkan SPDP," ucapnya.
"Jadi ini bukan soal berani atau tidak berani. Namun ketentuan hukum dan demi keadilan karena korupsi korbannya adalah seluruh rakyat dan negara maka kewajiban KPK untuk terbitkan SPDP," pungkas Boyamin.
Sebelumnya, beredar dokumen yang menyebut dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto.
Dalam salinan surat yang beredar itu, SPDP dikeluarkan pada tanggal 3 November 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Adapun SPDP tersebut bernomor B619 23/11/2017. Dalam dokumen itu juga menyebut bahwa penyidikan perkana tindak pidana korupsi itu dimulai sejak Selasa 31 Oktober 2017.
Setnov disangka melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong serta Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan Kemendagri dan Sugiharto selaku penjabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001. (Pon)
Baca juga berita lainnya terkait beredarnya SPDP Setnov dalam artikel: Setnov Dikabarkan Jadi Tersangka e-KTP Lagi, Ini Penjelasan KPK