KPK Tahan Penyuap Bupati Ngada
Selasa, 13 Februari 2018 -
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur PT Sinar 99 Permai (S99P) Wilhelmus Iwan Ulumbu yang sebelumnya menjadi tersangka suap atas kasus Marianus Sae.
"Tersangka Wilhelmus Iwan Ulumbu ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati seperti dilansir Antara, Senin (12/2) malam.
KPK akan menahan Iwan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Saat keluar dari gedung KPK pada Senin (12/2) malam sekitar pukul 23.00 WIB, Iwan lebih memilih irit berbicara kepada awak media dan langsung menuju mobil tahanan yang telah menunggunya.
"Saya tidak berkomentar," katanya yang sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK itu.
Sebelumnya dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan pemberian uang dari Iwan kepada Marianus terkait fee proyek-proyek di Kabupaten Ngada.
"Iwan merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek-proyek di Kabupatem Ngada sejak 2011," kata Basaria di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2).
Wilhelmus membukakan rekening atas namanya sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut kepada Marianus pada 2015.
Total uang yang ditransfer maupun diserahkan secara tunai oleh Wilhelmus kepada Marianus sekitar Rp 4,1 miliar.
"Pemberian dilakukan pada November 2017 Rp 1,5 miliar secara tunai di Jakarta, Desember 2017 terdapat transfer Rp 2 miliar dalam rekening Wilhelmus, 16 Januari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp 400 juta, 6 Februari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp 200 juta," ucap Basaria.
Menurut dia, pada 2018 Wilhelmus dijanjikan proyek di Kabupaten Ngada senilai Rp 54 miliar terdiri atas pembangunan jalan Poma Boras Rp 5 miliar, jembatan Boawe Rp 3 miliar, jalan ruas Ranamoeteni Rp 20 miliar, ruas jalan Riominsimarunggela Rp 14 miliar, ruas jalan Tadawaebella Rp 5 miliar, ruas jalan Emerewaibella Rp 5 miliar, dan ruas jalan Warbetutarawaja Rp 2 miliar.
Sebagai penerima, Marianus disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan pihak pemberi Wilhelmus disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
