Soal Korupsi Lahan Rorotan, KPK Cegah WNA Pergi ke Luar Negeri
Rabu, 10 Juli 2024 -
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, oleh BUMD Sarana Jaya. Dalam proses pengusutan kasus rasuah yang merugikan keuangan negara sekira Rp 400 miliar, KPK mencegah satu orang Warga Negara Asing (WNA) untuk tidak bepergian ke luar negeri.
“Tanggal 5 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap satu orang berkewarganegaraan asing dengan inisial SHJB,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui rilis video, Rabu (10/7).
“Pencekalan dimaksud terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ,” imbuhnya.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi belum memberikan keterangan soal pencekalan tersebut, pun belum mengungkap identitas WNA yang dilarang meninggalkan wilayah hukum Indonesia.
Baca juga:
Namun, sebelumnya Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pembelian lahan di Rorotan diduga melibatkan pihak ketiga alias makelar dan dilakukan tidak melalui proses yang sah.
“Padahal, seharusnya, si pembeli itu bisa langsung membeli tanah dari si penjual atau pemilik tanah," tutur Asep, Rabu (26/6) lalu.
Dalam proses penyidikan kasus ini, penyidik rampung memeriksa pengusaha sekaligus pembalap Zahir Ali sebagai saksi pada Rabu (19/6). Putra dari Ali Idung tersebut diduga punya informasi penting soal kasus yang tengah ditangani KPK.
"Jadi, orang yang dipanggil ke sini pastilah orang-orang yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Jadi, kami ingin mendapatkan informasi," imbuhnya.
Baca juga:
Sejauh itu, KPK sudah mencegah 10 orang untuk tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 12 Juni 2024. Mereka adalah ZA, Swasta; MA, Karyawan Swasta; FA, Wiraswasta; NK, Karyawan Swasta; DBA, Manager PT CIP dan PT KI; PS, Manager PT CIP dan PT KI; JBT, Notaris; SSG, Advokat; LS, Wiraswasta; dan M, Wiraswasta.
Sejalan dengan penanganan perkara di tingkat penyidikan, KPK telah menetapkan tersangka. Akan tetapi, identitas tersangka dan konstruksi perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. (pon)
