MerahPutih.com - Komisi VIII DPR RI memprediksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 berpotensi mengalami kenaikan. DPR meminta pemerintah segera menyiapkan langkah efisiensi agar tambahan biaya yang harus ditanggung calon jamaah bisa ditekan.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang mengatakan, kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik,
kata Marwan dalam keterangannya, Minggu (5/7).
Meski ada potensi kenaikan, Marwan memastikan Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah akan membahas berbagai opsi untuk menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah.
Menurutnya, pemerintah perlu meninjau kembali komponen-komponen biaya yang masih bisa dihemat. Namun, ruang efisiensi tidak sama pada setiap sektor.
Baca juga:
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
Ia menjelaskan biaya penerbangan sulit ditekan karena sangat bergantung pada kebijakan maskapai. Sebaliknya, komponen akomodasi dinilai masih memiliki ruang evaluasi selama kualitas layanan bagi jamaah tetap terjaga.
"Pemerintah perlu merumuskan komponen biaya yang masih dapat diefisiensi. Biaya penerbangan memiliki keterbatasan karena dipengaruhi ketentuan maskapai, sedangkan layanan akomodasi juga perlu dievaluasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan," ujarnya.
Selain membahas biaya, Marwan juga menyoroti persoalan klasik yang terus dihadapi penyelenggaraan haji, yakni keterbatasan kapasitas di Mina.
Menurut dia, meskipun Indonesia berharap memperoleh tambahan kuota haji, luas kawasan Mina tidak mengalami penambahan sehingga kepadatan jamaah masih menjadi tantangan besar.
"Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tapi area Mina tidak pernah bertambah," katanya.
Baca juga:
Operasional Jemaah Haji 2026 Rampung, Menhaj RI Catat Sejumlah Kekurangan
Marwan menyebut skema Tanazul yang diterapkan kepada sebagian jamaah telah membantu mengurangi kepadatan di Mina. Namun, ia meminta pemerintah menyusun pengelolaan Tanazul secara lebih terukur agar solusi tersebut bisa berjalan optimal setiap musim haji.
Ke depan, pemerintah perlu merumuskan kapasitas pelaksanaan Tanazul yang dapat dikelola secara optimal agar persoalan di Mina tidak terus berulang setiap tahun,
pungkasnya. (Pon)