Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi Jadi Tersangka Pungli, Langsung Ditahan
Jumat, 15 Maret 2024 -
MerahPutih.com - Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi resmi menjadi tersangka kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK. Lembaga antirasuah langsung menahan Achmad Fauzi bersama 14 pegawai KPK lainnya yang turut menjadi tersangka.
"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama, terhitung 15 Maret sampai 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/3).
Baca juga:
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Kw-14 tersangka lain itu antara lain mantan petugas Rutan KPK Hengki, mantan Plt Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, dan mantan petugas Rutan KPK Eri Angga Permana. Adapun sisanya masih berstatus petugas Rutan KPK aktif Ristanta, Ari Rahman Hakim, Agung Nugroho, Muhammad Ridwan, Suharlan, Ramadhan Ubaidillah, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ricky Rachmawanto.
"(Modus para pelaku) di antaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank hingga informasi sidak," kata Asep.
Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung. Besaran uang yang diterima para tersangka juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugas yang dibagikan per bulan, mulai dari Rp 500 ribu sampai Rp 10 juta.
Baca juga:
2 Pegawai KPK Diperiksa Terkait Pungli Rutan, Jubir Minta Publik Sabar
Rentang waktu aksi komplotan itu memberlakukan pungli sejka tahun 2019 hingga 2023. Dilansir dari Antara. besaran jumlah uang yang diterima para tersangka sekitar Rp 6,3 miliar dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)
Baca juga:
