Merahputih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan terus melakukan penanganan perkara kasus suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Kepastian tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah permintaan agar kasus Jaksa Pinangki dapat dilimpahkan penanganannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami melakukan penyidikan. Penuntut umumnya juga di sini, jadi tidak ada yang dikatakan inisiatif menyerahkan (kasus Jaksa Pinangki ke KPK)," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (27/8).
Baca Juga:
KPK "Sulit" Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki yang membantu pelarian terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra, pihak Kejaksaan Agung tentunya juga telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti KPK dan Kepolisian.
"Kami sudah melakukan koordinasi supervisi. Kami juga ada penyidik tindak pidana korupsi, penuntut umum ya dari kami juga," ujarnya.
Kejagung sendiri berharap seluruh masyarakat dapat ikut mengawal proses penanganan perkara kasus Jaksa Pinangki. Di sisi lain, Kejagung juga berjanji akan bertindak setransparan mungkin.
"Kami harap semua masyarakat mengawal penanganan perkara ini, kami akan transparan memberitahukan kepada publik," ucapnya.
Kejagung menegaskan tetap menangani kasus Jaksa Pinangki dan tidak akan menyerahkan ke lembaga penegak hukum mana pun Kejagung menegaskan memiliki kewenangan mengusut kasus tersebut. "Penyidikan masing-masing punya kewenangan," ucap dia.
Baca Juga:
Jaksa Yang Tuntut Ringan Penyiram Novel Baswedan Meninggal
Sebelumnya, terkait dengan penyerahan kasus ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Ia mengatakan, sejak awal mencuatnya perkara-perkara yang melibatkan penegak hukum, memang sebaiknya ditangani KPK. Sebab hal tersebut sesuai dengan domain KPK yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019. (Knu)