Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik

Merahputih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Jalal Abdul Nasir angkat bicara terkait isu kelangkaan BBM di SPBU swasta dan kabar mengenai perumahan karyawan yang belakangan menjadi sorotan publik.

Menurutnya, pemerintah wajib memperkuat komunikasi publik agar kebijakan strategis di sektor energi tidak menimbulkan kesalahpahaman, apalagi sampai memicu sentimen negatif.

“Saya melihat ini bukan soal salah atau benar kebijakannya, tapi soal bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintah punya niat baik menjaga ketahanan energi dan devisa, tapi karena kurang tersampaikan dengan baik, publik menganggap seolah-olah pemerintah menghambat,” ujar Politisi Fraksi PKS ini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/10).

Baca juga:

Viral Kabar PHK Karyawan Shell Buntut Kelangkaan dan Kebijakan BBM, Begini Respos Manajemen

Viral Kabar PHK Karyawan Shell Buntut Kelangkaan dan Kebijakan BBM, Begini Respos Manajemen

Jalal menjelaskan bahwa kebijakan pengaturan impor BBM bertujuan untuk menjaga keseimbangan neraca migas, mengurangi ketergantungan impor, dan melindungi devisa negara. Namun, tanpa penjelasan yang memadai, publik dapat keliru menilai kebijakan tersebut sebagai penyebab kelangkaan di SPBU swasta.

Ia menegaskan, fakta menunjukkan bahwa kuota impor SPBU swasta justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kelangkaan terjadi karena penjualan yang melonjak tajam sehingga kuota tahunan habis lebih cepat.

Selain itu, ia menyoroti kabar perumahan karyawan SPBU swasta, padahal secara bisnis mereka sedang meraup keuntungan besar akibat lonjakan permintaan. Ia mengutip pandangan sejumlah pengamat yang menilai tidak ada alasan logis bagi perusahaan untuk merumahkan pegawainya di tengah situasi laba yang meningkat.

Pria yang akrab disapa Haji Jalal ini mendorong Kementerian ESDM dan Badan Komunikasi Pemerintah untuk proaktif menjelaskan kebijakan impor satu pintu dan memastikan dampaknya menguntungkan rakyat dan negara.

Ia menekankan bahwa komunikasi publik adalah kunci. Rakyat harus yakin bahwa pemerintah bekerja untuk melayani, bukan untuk kepentingan sekelompok pihak, dan ini harus dijelaskan dengan jujur dan terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Sulitnya Investasi, Shell Resmi Tutup dan Hengkang dari Indonesia Tahun 2026

Penting juga untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja dan transparansi kebijakan agar publik memiliki kepercayaan penuh terhadap arah kebijakan energi nasional.

Menutup pernyataannya, Haji Jalal mengajak masyarakat untuk lebih mendukung dan mencintai produk dalam negeri, termasuk BBM produksi Pertamina.

“Kalau kita ingin mandiri energi, ya harus mulai dengan mendukung produk bangsa sendiri. Pemerintah memperbaiki mutu dan layanan, rakyat pun ikut membangun loyalitas,” tutup dia.