Jokowi Minta Daerah Bangun Bus Gandeng Berpemandu Lidar, Siap Berikan Subsidi
Selasa, 04 Juni 2024 -
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/5).
Presiden menawarkan angkutan perkotaan sistem bus gandeng berpemandu lidar atau sederhanya tanpa rel Autonomous Rapid Transit (ART) sebagai alternatif terbaru penyediaan layanan transportasi massal untuk mengurai kemacetan lalu lintas perkotaan di Indonesia.
"Sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. Tidak pakai rel, tapi pakai magnet, bisa tiga gerbong, dua gerbong, atau satu gerbong," kata Presiden.
Ia mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun ART jauh lebih murah bila dibandingkan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, Kerta Cepat Jakarta-Bandung, bahkan subway.
Baca juga:
25,18 Persen Penduduk Jabodetabek Didorong Pakai Angkutan Massal
Jokowi menyampaikan biaya yang dibutuhkan pada tahap awal pembangunan MRT di Jakarta berkisar Rp 1,1 triliun per km, dan kini mencapai Rp 2,3 triliun per km.
"Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya 1 km Rp 2,3 triliun?. biaya pembangunan LRT melalui kocek pemerintah pusat yang mencapai Rp 600 miliar per km, serta gerbong kereta yang dibuat di dalam negeri melalui peran PT Industri Kereta Api (INKA)," katanya.
"Apalagi kereta cepat, itu juga justru lebih murah dari yang subway, kereta cepat itu Rp 780 miliar per km," ujarnya.
Presiden menawarkan ART sebagai alternatif penyediaan transportasi publik yang relatif terjangkau oleh APBD kota.
Baca juga:
Bank Dunia Setujui Dana Rp 3,1 Triliun Buat Sistem Angkutan Massal Indonesia
Pembiayaan yang ditawarkan Presiden berupa subsidi dari pemerintah pusat untuk menambah kemampuan pemerintah kota dalam pengadaan ART di wilayahnya.
"Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. bisa bagi-bagi 50:50, APBN 50 persen, misalnya," katanya. (*)
