Hindari Mafia, DPR RI Desak Jokowi Moratorium Impor Gula

Selasa, 13 Januari 2015 - Ana Amalia

MerahPutih Nasional - Gerakan mafia gula cukup masif dalam mengambil keuntungan di sektor impor gula rafinasi. Namun, nama-nama mereka belum juga diketahui meski rakyat menjadi korban dari gerakan mafia tersbut. Tidak mudah memang mengetahui nama mereka.

"Tapi dari fakta dari adanya kelebihan over kouta impor gula rafinasi itu saja, itu berarti ada permainan," kata Anggota Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji di kompleks gedung DPR RI, Selasa (13/1).

Menurut Sarmuji, dugaan adanya mafia gula dapat diketahui dari adanya over kouta dan merembesnya gula rafinasi ke konsumen rumah tangga. Mestinya, kata dia, gula rafinasi hasil impor hanya bisa dipergunakan untuk industri makanan dan minuman alias bukan untuk konsumsi rumah tangga. Maka untuk menghindari mafia, Sarmuji menyarankan agar pemerintah melakukan moratorium gula.

"Kalau dilakukan moratorium impor gula, otomatis mafia itu akan berhenti karena pintunya itu berada pada perizinan impor gula itu sendiri," kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

BACA JUGA: DPR RI Minta Penentuan Rendemen Tebu Transparan

Meski gerakan mafia cukup masif dan sistematis, namun kata Sarmuji, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah pemerintah memiliki keinginan untuk berpihak, melindungi dan akan mengedapankan kedaulatan pangan sebagaimana yang digembor-gemborkan saat kampanye lalu. Menurut dia, kalau pemerintah konsen pada kedaulatan pangan maka secara otomatis perlindungan terhadap petani tebuh dilakukan. Sebab, kalau petani tebuh tidak dilindungi dan tidak dibina maka mereka akan beralih pada komoditas yang lain.

"Otomatis pabrik-pabrik gula di Indonesia akan kekuarangan suplay tebuh. kalau kekurangan supley tebuh maka pabrik tebuh akan tutup. Kalau pabrik tebuh tutup maka industri gula nasional akan terancam. Dan itu akan menyuburkan kembaali mafia gula. Jadi kita harus waspada. Pemerintah jangan sampai terjebak pada permainan mafia gula. Mafia guula itu pada dasarnya tidak suka pemerintah mengintervensi, melakukan pembinaan," tutup Sarmuji. (HUR)

Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom

Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom

Berita Lain:

DPR Kebut Pembahasan 3 RUU

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan