Hindari Mafia, DPR RI Desak Jokowi Moratorium Impor Gula

Ana AmaliaAna Amalia - Selasa, 13 Januari 2015
Hindari Mafia, DPR RI Desak Jokowi Moratorium Impor Gula

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Gerakan mafia gula cukup masif dalam mengambil keuntungan di sektor impor gula rafinasi. Namun, nama-nama mereka belum juga diketahui meski rakyat menjadi korban dari gerakan mafia tersbut. Tidak mudah memang mengetahui nama mereka.

"Tapi dari fakta dari adanya kelebihan over kouta impor gula rafinasi itu saja, itu berarti ada permainan," kata Anggota Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji di kompleks gedung DPR RI, Selasa (13/1).

Menurut Sarmuji, dugaan adanya mafia gula dapat diketahui dari adanya over kouta dan merembesnya gula rafinasi ke konsumen rumah tangga. Mestinya, kata dia, gula rafinasi hasil impor hanya bisa dipergunakan untuk industri makanan dan minuman alias bukan untuk konsumsi rumah tangga. Maka untuk menghindari mafia, Sarmuji menyarankan agar pemerintah melakukan moratorium gula.

"Kalau dilakukan moratorium impor gula, otomatis mafia itu akan berhenti karena pintunya itu berada pada perizinan impor gula itu sendiri," kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

BACA JUGA: DPR RI Minta Penentuan Rendemen Tebu Transparan

Meski gerakan mafia cukup masif dan sistematis, namun kata Sarmuji, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah pemerintah memiliki keinginan untuk berpihak, melindungi dan akan mengedapankan kedaulatan pangan sebagaimana yang digembor-gemborkan saat kampanye lalu. Menurut dia, kalau pemerintah konsen pada kedaulatan pangan maka secara otomatis perlindungan terhadap petani tebuh dilakukan. Sebab, kalau petani tebuh tidak dilindungi dan tidak dibina maka mereka akan beralih pada komoditas yang lain.

"Otomatis pabrik-pabrik gula di Indonesia akan kekuarangan suplay tebuh. kalau kekurangan supley tebuh maka pabrik tebuh akan tutup. Kalau pabrik tebuh tutup maka industri gula nasional akan terancam. Dan itu akan menyuburkan kembaali mafia gula. Jadi kita harus waspada. Pemerintah jangan sampai terjebak pada permainan mafia gula. Mafia guula itu pada dasarnya tidak suka pemerintah mengintervensi, melakukan pembinaan," tutup Sarmuji. (HUR)

Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom

Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom

Berita Lain:

DPR Kebut Pembahasan 3 RUU

#Komisi I DPR #Petani Tebu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Indonesia
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
DPR menilai Indonesia harus mengambil langkah nyata menghadapi konflik global. Wacana saja dinilai tidak cukup untuk menjaga stabilitas nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
Bagikan