Hindari Mafia, DPR RI Desak Jokowi Moratorium Impor Gula

Ana AmaliaAna Amalia - Selasa, 13 Januari 2015
Hindari Mafia, DPR RI Desak Jokowi Moratorium Impor Gula

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Gerakan mafia gula cukup masif dalam mengambil keuntungan di sektor impor gula rafinasi. Namun, nama-nama mereka belum juga diketahui meski rakyat menjadi korban dari gerakan mafia tersbut. Tidak mudah memang mengetahui nama mereka.

"Tapi dari fakta dari adanya kelebihan over kouta impor gula rafinasi itu saja, itu berarti ada permainan," kata Anggota Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji di kompleks gedung DPR RI, Selasa (13/1).

Menurut Sarmuji, dugaan adanya mafia gula dapat diketahui dari adanya over kouta dan merembesnya gula rafinasi ke konsumen rumah tangga. Mestinya, kata dia, gula rafinasi hasil impor hanya bisa dipergunakan untuk industri makanan dan minuman alias bukan untuk konsumsi rumah tangga. Maka untuk menghindari mafia, Sarmuji menyarankan agar pemerintah melakukan moratorium gula.

"Kalau dilakukan moratorium impor gula, otomatis mafia itu akan berhenti karena pintunya itu berada pada perizinan impor gula itu sendiri," kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

BACA JUGA: DPR RI Minta Penentuan Rendemen Tebu Transparan

Meski gerakan mafia cukup masif dan sistematis, namun kata Sarmuji, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah pemerintah memiliki keinginan untuk berpihak, melindungi dan akan mengedapankan kedaulatan pangan sebagaimana yang digembor-gemborkan saat kampanye lalu. Menurut dia, kalau pemerintah konsen pada kedaulatan pangan maka secara otomatis perlindungan terhadap petani tebuh dilakukan. Sebab, kalau petani tebuh tidak dilindungi dan tidak dibina maka mereka akan beralih pada komoditas yang lain.

"Otomatis pabrik-pabrik gula di Indonesia akan kekuarangan suplay tebuh. kalau kekurangan supley tebuh maka pabrik tebuh akan tutup. Kalau pabrik tebuh tutup maka industri gula nasional akan terancam. Dan itu akan menyuburkan kembaali mafia gula. Jadi kita harus waspada. Pemerintah jangan sampai terjebak pada permainan mafia gula. Mafia guula itu pada dasarnya tidak suka pemerintah mengintervensi, melakukan pembinaan," tutup Sarmuji. (HUR)

Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom

Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom

Berita Lain:

DPR Kebut Pembahasan 3 RUU

#Komisi I DPR #Petani Tebu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Anggota Komisi I DPR RI mendukung Komdigi mengancam blokir Grok AI dan X jika digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Indonesia
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Komisi I DPR menyoroti serangan AS ke Venezuela. Serangan tersebut seakan mengabaikan hukum internasional.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Indonesia
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Anggota Komisi I DPR RI menilai penggunaan pesawat CN-235 buatan Indonesia oleh AS, menjadi momentum penguatan industri pertahanan dan kemandirian alutsista nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Komisi I DPR RI menanggapi kasus YouTuber Resbobs, yang menghina suku Sunda. Ia meminta pelaku ujaran kebencian ditindak tegas.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Indonesia
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Deng Ical menilai tidak tepat membandingkan bantuan pemerintah dan gotong royong warga. Ia menegaskan pemerintah wajib hadir tanpa menunggu viralisasi atau pencitraan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Indonesia
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pemerintah belum membuka akses bantuan asing untuk bencana Sumatra. Komisi I DPR menyebut bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk mengusut operasional bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Bagikan