Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Hindari Mafia, DPR RI Desak Jokowi Moratorium Impor Gula

Ana AmaliaAna Amalia - Selasa, 13 Januari 2015
Hindari Mafia, DPR RI Desak Jokowi Moratorium Impor Gula

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Gerakan mafia gula cukup masif dalam mengambil keuntungan di sektor impor gula rafinasi. Namun, nama-nama mereka belum juga diketahui meski rakyat menjadi korban dari gerakan mafia tersbut. Tidak mudah memang mengetahui nama mereka.

"Tapi dari fakta dari adanya kelebihan over kouta impor gula rafinasi itu saja, itu berarti ada permainan," kata Anggota Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji di kompleks gedung DPR RI, Selasa (13/1).

Menurut Sarmuji, dugaan adanya mafia gula dapat diketahui dari adanya over kouta dan merembesnya gula rafinasi ke konsumen rumah tangga. Mestinya, kata dia, gula rafinasi hasil impor hanya bisa dipergunakan untuk industri makanan dan minuman alias bukan untuk konsumsi rumah tangga. Maka untuk menghindari mafia, Sarmuji menyarankan agar pemerintah melakukan moratorium gula.

"Kalau dilakukan moratorium impor gula, otomatis mafia itu akan berhenti karena pintunya itu berada pada perizinan impor gula itu sendiri," kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

BACA JUGA: DPR RI Minta Penentuan Rendemen Tebu Transparan

Meski gerakan mafia cukup masif dan sistematis, namun kata Sarmuji, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah pemerintah memiliki keinginan untuk berpihak, melindungi dan akan mengedapankan kedaulatan pangan sebagaimana yang digembor-gemborkan saat kampanye lalu. Menurut dia, kalau pemerintah konsen pada kedaulatan pangan maka secara otomatis perlindungan terhadap petani tebuh dilakukan. Sebab, kalau petani tebuh tidak dilindungi dan tidak dibina maka mereka akan beralih pada komoditas yang lain.

"Otomatis pabrik-pabrik gula di Indonesia akan kekuarangan suplay tebuh. kalau kekurangan supley tebuh maka pabrik tebuh akan tutup. Kalau pabrik tebuh tutup maka industri gula nasional akan terancam. Dan itu akan menyuburkan kembaali mafia gula. Jadi kita harus waspada. Pemerintah jangan sampai terjebak pada permainan mafia gula. Mafia guula itu pada dasarnya tidak suka pemerintah mengintervensi, melakukan pembinaan," tutup Sarmuji. (HUR)

Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom

Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom

Berita Lain:

DPR Kebut Pembahasan 3 RUU

#Komisi I DPR #Petani Tebu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ana Amalia

Happy life happy me
Show More

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Indonesia
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta seluruh PSE Lingkup Privat segera mendaftar ke Komdigi. Ia juga mendukung pemberian sanksi hingga pemblokiran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Indonesia
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal (Deng Ical) mendukung rencana Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
Latsarmil Dinilai Tak Relevan, Anggota Komisi I DPR Minta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Difokuskan ke Manajerial
TB Hasanuddin mengusulkan penghapusan Latihan Dasar Kemiliteran bagi calon manajer KDMP. Langkah itu dinilai dapat menghemat sekitar Rp 30 juta per peserta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Latsarmil Dinilai Tak Relevan, Anggota Komisi I DPR Minta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Difokuskan ke Manajerial
Indonesia
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Panja akan terdiri dari lima pimpinan dan 18 anggota.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mendorong PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan konflik AS-Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Bagikan