MerahPutih.com - Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mempertanyakan hilangnya nama-nama politisi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP dalam dakwaan mantan Ketua DPR Setya Novanto.
"Boro-boro mau ditindaklanjuti KPK. Akan kita sayangkan, kalau substansi permasalahan ini jadi kabur," kata Habiburokhman dalam diskusi bertajuk "Catatan Hitam e-KTP, di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2).
Karena itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk fokus mengusut nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp2,3 triliun ini.
"Bukan karena ribut-ributnya Pak SBY, saya endorse semua pihak supaya kita konsentrasi pada nama-nama yang sudah riil disebut," tegas dia.
Lebih lanjut ia menegaskan, jika ada politisi partai besutan Prabowo Subianto itu tersangkut kasus e-KTP, maka harus dikejar bersama-sama. Meskipun, hingga kini belum ada kader Gerindra yang terjerat kasus tersebut.
"Ini prinsip kita semua, tuntaskan kasus e-KTP sampai setuntas-tuntasnya. Yang ambil gede, tanggung jawab gede, Yang ambil kecil, tanggung jawab kecil," tandasnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail juga mempertanyakan tiga nama yang hilang dalam dakwaan kliennya yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
Saat proyek e-KTP berjalan, Yasonna dan Ganjar merupakan anggota Komisi II DPR. Sementara Olly merupakan unsur pimpinan Badan Anggaran DPR.
"Kenapa kok tiba-tiba di perkara ini namanya hilang, namanya Ganjar yang menerima uang hilang. Bukan hanya Pak Ganjar, Yasonna Laoly hilang, Olly Dondokambey hilang. Apa yang terjadi, negosiasi apa yang dilakukan oleh KPK," kata Maqdir seusai sidang pembacaan dakwaan Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/12) malam.
Maqdir mengatakan, ketiga nama tersebut sebelumnya ada pada surat dakwaan tiga terdakwa sebelumnya, yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Ketiganya didakwa menerima suap dari proyek e-KTP saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Ganjar disebut menerima suap 520.000 dollar AS, Yasonna 84.000 dollar AS, dan Olly 1,2 juta dollar AS. (Pon)