MerahPutih.com - Forum Muda Anti-korupsi (Formasi) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Hal tersebut disampaikan Novis selaku perwakilan Formasi, saat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Novis menegaskan, KPK tidak boleh tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi yang ditaksir merugikam negara Rp2,3 triliun ini. Menurutnya, KPK melanggar UUD 1945 jika tebang-pilih dalam pengusutan kasus e-KTP.
"Kami menuntut kepada KPK untuk mengusut semua pihak-pihak yang terindikasi terlibat kasus e-KTP secara serius, transparan dan tanpa tebang-pilih. KPK punya kewajiban mengusut semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP ini tanpa terkecuali, tanpa tebang-pilih," tegas Novis.
Untuk itu, dalam aksinya kali ini Formasi menuntut lembaga antirasuah untuk menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan nama-nama lain yang disinyalir menerima "uang panas" korupsi e-KTP.
Salah satu nama yang kerap disebut menerima aliran dana proyek e-KTP adalah politisi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng yang menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR saat proyek e-KTP bergulir.
"Menuntut KPK untuk segera mengusut Nazarudin dan nama-nama yang terindikasi menerima aliran dana korupsi e-KTP. Mengusut keterlibatan Melchias Markus Mekeng selaku Ketua Badan Anggaran 2010-2012 dalam korupsi e-KTP," tandas Novis.
Novis kembali menegaskan, kasus korupsi e-KTP menyita perhatian masyarakat bukan hanya lantaran telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Menurutnya kasus ini merugikan kepentingan nasional dan penduduk Indonesia secara keseluruhan.
Karena itu, dalam aksi ini, Formasi secara simbolis menyerahkan KTP Nazaruddin dan Mekeng kepada pegawai KPK. (Pon)