MERAHPUTIH.COM - ANCAMAN pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi secara signifikan di berbagai sektor ekonomi Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hingga akhir September 2024, sekitar 50 ribu pekerja kehilangan pekerjaan.
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai fenomena ini tidak hanya mengindikasikan lemahnya kondisi ekonomi, tetapi juga menggambarkan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah baru yang akan memimpin negara. “Jika tidak ditangani dengan bijak, gelombang PHK dapat menjadi 'hantu' di masa depan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” kata Achmad dalam keteranganya, Rabu (9/10).
Menurut Achmad, naiknya jumlah PHK di Indonesia tidak bisa dilihat hanya sebagai fenomena biasa dalam siklus ekonomi. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya gelombang PHK ini. Salah satu faktor utamanya ialah perlambatan ekonomi global.
“Akibatnya, ketidakpastian di pasar dunia, seperti perang dagang dan fluktuasi harga komoditas, berdampak pada ekspor Indonesia,” ungkap Achmad.
Baca juga:
Tak Layak Huni Maupun Ekonomis, Kemenkeu Bahas Nasib Rumah Jabatan DPR
Akibatnya, perusahaan yang bergantung pada pasar internasional mengalami tekanan keuangan, memaksa mereka untuk mengurangi biaya operasional, termasuk dengan melakukan PHK.
Selain itu, di tingkat domestik, ketidakpastian kebijakan dalam transisi pemerintahan seringkali membuat investor dan pengusaha bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan bisnis.
Isu lain seperti perubahan regulasi pajak, upah minimum, dan biaya energi turut menambah beban bagi dunia usaha, terutama perusahaan kecil dan menengah.
“Akibatnya, banyak perusahaan yang memilih untuk mengurangi tenaga kerja agar dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin kuat,” jelas Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran ini.
Tidak hanya itu, digitalisasi dan otomatisasi juga memainkan peran dalam menggeser lapangan kerja konvensional.
Sektor-sektor seperti manufaktur dan jasa mulai menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi otomatis untuk meningkatkan efisiensi.
“Sementara tren ini membawa dampak positif bagi produktivitas, di sisi lain, hal ini juga mempercepat terjadinya PHK, terutama bagi pekerja yang keterampilan teknologinya terbatas,” jelas Achmad.
Achmad meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto mendatang harus mampu memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapi hantu PHK yang mengancam stabilitas ekonomi.
“Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah meningkatkan lapangan kerja melalui investasi produktif,” tutur Achmad.
Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, dengan memberikan insentif pajak bagi industri yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, teknologi, dan energi terbarukan.
“Investasi di bidang infrastruktur juga perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru,” jelas Achmad.
Selain investasi, pemerintah baru juga harus fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pekerja di era digitalisasi adalah otomatisasi, yang menggeser pekerjaan konvensional.
Oleh karena itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus diprioritaskan.
“Dengan menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, pemerintah bisa memastikan bahwa para pekerja yang terkena dampak PHK dapat beradaptasi dan kembali bekerja di sektor lain yang sedang berkembang,” tutur Achmad.(knu)
Baca juga:
Angka PHK Jateng Tertinggi di Indonesia Dipicu Bangkrutnya Perusahaan Tekstil