Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba

MERAHPUTIH.COM - DIREKTUR Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyoroti independensi Bank Indonesia (BI) di pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menilai saat ini pemerintah mulai mengintervensi BI. Menurutnya, BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas oleh undang-undang. Hal itu disampaikan Huda saat menghadiri diskusi kebijakan ekonomi dan politik Economic Frontline edisi mingguan perdana bertajuk Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi di Javarock, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/8).

Parahnya lagi, kata Huda, DPR juga sudah berani ikut campur dalam wewenang moneter.

"Bank Indonesia tidak boleh dientervensi siapa pun dan apa pun. Lucunya lagi, sekarang bukan hanya pemerintah, melainkan juga DPR. Beberapa kali DPR ini menjadi muka depan berbicara terkait dengan moneter terkait dengan fiskal kita," ucapnya.

Oleh sebab itu, ia berharap Gubernur BI berikutnya yang dipastikan dijabat Destry Damayanti bisa menjaga maruah Bank Indonesia perihal independensi tanpa campur tangan pemerintah atau pihak luar.

"Saya berharap sebenarnya pemilihan nanti Bu Destry bisa menjadi juga penjaga gawang yang memang independen dari tekanan pemerintah," urainya.

Baca juga:

Surpres Prabowo Mendarat di DPR, Destry Damayanti Siap Pegang Kendali Bank Indonesia

Huda khawatir Bank Indonesia bisa menjalankan tugasnya menjaga ekonomi Indonesia tetap aman kalau pemerintah terus melakukan intervensi.

"Saya kira saya khawatirkan bahwa bank sentral kita sudah tidak punya lagi kekuatan untuk menjaga ekonomi kita agar seimbang," ujar.

Ia juga tak ingin Bank Indonesia kembali lagi seperti di zaman Orde Lama di bawah pemerintah dan tidak lagi independen. Kehilangan independensi bank sentral dinilainya sebagai langkah mundur menyerupai era Orde Lama saat kebijakan moneter rentan disetir kepentingan pemerintah

"Kita berharap nanti misalkan independensi dihilangkan dibawa kembali di pemerintah ataupun di bawah Kementerian Keuangan yang itu justru mundurkan lagi ekonomi kita menjadi ekonomi yang masa purba," tuturnya.

"Kita sudah modern harus bebas dan sebagainya kita tidak boleh lagi ke zaman Orde Lama dengan bank sentral kita disetir pemerintah," sambungnya.(Asp)

Baca juga:

Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah