DPRD DKI Minta Kantor Akuntan Audit Anggaran Kesehatan Hingga LLAJ

Senin, 29 Juli 2024 - Angga Yudha Pratama

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta agar alokasi anggaran kesehatan serta lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dalam APBD tahun 2023 diaudit oleh kantor akuntan independen.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Sunggul Sirait mengatakan, saran tersebut digaungkan fraksinya supaya penggunaan anggaran tersebut tidak disalahgunakan.

"Kami meminta adanya audit independen untuk menilai penggunaan anggaran ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaannya," ucap Sunggul dalam pembacaan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Baca juga:

Bapanas Minta Tambahan Anggaran Program Bantuan Pangan Rp 20,2 Triliun

Faktor yang mendasari PDI Perjuangan menuntut adanya audit independen. Pada evaluasi program kesehatan masyarakat, realisasi anggarannya 2,81 triliun atau 96,72 persen terserap dari Rp 2,91 triliun yang dialokasikan.

Namun, Fraksi PDIP menilai bahwa angka realisasi yang tinggi ini perlu ditinjau lebih dalam dari sisi kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

"Apakah alokasi dana tersebut benar-benar telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami berharap ada laporan yang jelas mengenai program-program spesifik yang telah dilaksanakan, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, dan pelatihan tenaga kesehatan," kata Sunggul.

Sementara, pada program lalu lintas dan angkutan jalan, realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 5,23 triliun atau terserap 92,02 persen dari anggaran Rp 5,68 triliun.

Baca juga:

PDIP Minta Komnas HAM Tetapkan Kudatuli Kasus Pelanggaran HAM Berat

Meski serapan anggaran cukup tinggi, PDIP memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap penggunaan anggaran tersebut, mengingat pentingnya program ini bagi mobilitas dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Apakah alokasi dana tersebut telah benar-benar digunakan untuk meningkatkan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?" cetusnya.

Sunggul menekankan, anggaran yang terrealiasikan harus memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas lalu lintas dan angkutan jalan. (Asp)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan