Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPRD DKI Minta Kantor Akuntan Audit Anggaran Kesehatan Hingga LLAJ

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 Juli 2024
DPRD DKI Minta Kantor Akuntan Audit Anggaran Kesehatan Hingga LLAJ

Pembacaan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/7) (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta agar alokasi anggaran kesehatan serta lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dalam APBD tahun 2023 diaudit oleh kantor akuntan independen.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Sunggul Sirait mengatakan, saran tersebut digaungkan fraksinya supaya penggunaan anggaran tersebut tidak disalahgunakan.

"Kami meminta adanya audit independen untuk menilai penggunaan anggaran ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaannya," ucap Sunggul dalam pembacaan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Baca juga:

Bapanas Minta Tambahan Anggaran Program Bantuan Pangan Rp 20,2 Triliun

Faktor yang mendasari PDI Perjuangan menuntut adanya audit independen. Pada evaluasi program kesehatan masyarakat, realisasi anggarannya 2,81 triliun atau 96,72 persen terserap dari Rp 2,91 triliun yang dialokasikan.

Namun, Fraksi PDIP menilai bahwa angka realisasi yang tinggi ini perlu ditinjau lebih dalam dari sisi kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

"Apakah alokasi dana tersebut benar-benar telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami berharap ada laporan yang jelas mengenai program-program spesifik yang telah dilaksanakan, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, dan pelatihan tenaga kesehatan," kata Sunggul.

Sementara, pada program lalu lintas dan angkutan jalan, realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 5,23 triliun atau terserap 92,02 persen dari anggaran Rp 5,68 triliun.

Baca juga:

PDIP Minta Komnas HAM Tetapkan Kudatuli Kasus Pelanggaran HAM Berat

Meski serapan anggaran cukup tinggi, PDIP memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap penggunaan anggaran tersebut, mengingat pentingnya program ini bagi mobilitas dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Apakah alokasi dana tersebut telah benar-benar digunakan untuk meningkatkan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?" cetusnya.

Sunggul menekankan, anggaran yang terrealiasikan harus memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas lalu lintas dan angkutan jalan. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Bagikan