DPRD DKI Minta Kantor Akuntan Audit Anggaran Kesehatan Hingga LLAJ

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 Juli 2024
DPRD DKI Minta Kantor Akuntan Audit Anggaran Kesehatan Hingga LLAJ

Pembacaan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/7) (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta agar alokasi anggaran kesehatan serta lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dalam APBD tahun 2023 diaudit oleh kantor akuntan independen.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Sunggul Sirait mengatakan, saran tersebut digaungkan fraksinya supaya penggunaan anggaran tersebut tidak disalahgunakan.

"Kami meminta adanya audit independen untuk menilai penggunaan anggaran ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaannya," ucap Sunggul dalam pembacaan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Baca juga:

Bapanas Minta Tambahan Anggaran Program Bantuan Pangan Rp 20,2 Triliun

Faktor yang mendasari PDI Perjuangan menuntut adanya audit independen. Pada evaluasi program kesehatan masyarakat, realisasi anggarannya 2,81 triliun atau 96,72 persen terserap dari Rp 2,91 triliun yang dialokasikan.

Namun, Fraksi PDIP menilai bahwa angka realisasi yang tinggi ini perlu ditinjau lebih dalam dari sisi kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

"Apakah alokasi dana tersebut benar-benar telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami berharap ada laporan yang jelas mengenai program-program spesifik yang telah dilaksanakan, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, dan pelatihan tenaga kesehatan," kata Sunggul.

Sementara, pada program lalu lintas dan angkutan jalan, realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 5,23 triliun atau terserap 92,02 persen dari anggaran Rp 5,68 triliun.

Baca juga:

PDIP Minta Komnas HAM Tetapkan Kudatuli Kasus Pelanggaran HAM Berat

Meski serapan anggaran cukup tinggi, PDIP memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap penggunaan anggaran tersebut, mengingat pentingnya program ini bagi mobilitas dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Apakah alokasi dana tersebut telah benar-benar digunakan untuk meningkatkan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?" cetusnya.

Sunggul menekankan, anggaran yang terrealiasikan harus memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas lalu lintas dan angkutan jalan. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Ismail menyarankan agar Perumda Pasar Jaya menerapkan konsep pengembangan kawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Indonesia
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Secara sosiologis, meluasnya penyalahgunaan narkoba di Jakarta memerlukan kebijakan yang adaptif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Indonesia
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Judistira mengingatkan agar eksekusi di lapangan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Bagikan