Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat

Soffi Amira - 29 menit lalu

MerahPutih.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, membantah anggapan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak transparan.

Dede meminta kritik terhadap proses legislasi dilakukan berdasarkan penilaian yang utuh dan sesuai fakta.

Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca juga:

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen

DPR Bantah RUU Perampasan Aset tak Transparan

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kurangnya transparansi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Kami menghormati setiap kritik dan masukan dari ICW dan organisasi masyarakat sipil. Perlu dipahami bahwa pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan proses kelembagaan yang melibatkan DPR RI dan pemerintah, dengan berbagai tahapan serta ruang partisipasi masyarakat.

kata Dede, Jumat (20/11)

Dede menyebut keterbukaan pembahasan dapat ditelusuri melalui sejumlah kanal resmi DPR RI. Di antaranya situs resmi DPR, TVR Parlemen, serta kanal YouTube DPR RI yang menyediakan siaran langsung maupun rekaman rapat.

Menurut dia, DPR juga telah mengunggah draf final RUU Perampasan Aset tertanggal 19 November 2026 melalui laman Partisipasi Legislasi DPR RI.

Dede mengungkapkan, Komisi III DPR bersama Badan Keahlian DPR telah melaksanakan sedikitnya 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Baca juga:

RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola

DPR Kunjungi 15 Provinsi demi RUU Perampasan Aset

Selain itu, DPR melakukan kunjungan ke 15 provinsi dan menyerap aspirasi masyarakat di 46 wilayah daerah pemilihan.

Sepanjang 2026, tercatat pula 19 permohonan dan masukan tertulis yang secara khusus berkaitan dengan RUU Perampasan Aset.

Masukan tersebut mencakup dukungan, usulan penyempurnaan, hingga keberatan terhadap substansi rancangan undang-undang.

Artinya, proses penyerapan aspirasi telah dilakukan melalui berbagai mekanisme. Bahkan dalam masa reses, komunikasi dan diskusi dengan masyarakat tetap berjalan untuk menerima berbagai masukan terhadap substansi RUU Perampasan Aset.

tambah Dede

Dede menegaskan, DPR menghargai pengawasan masyarakat sipil dan berharap partisipasi publik terus berlanjut dalam mengawal proses legislasi hingga pelaksanaannya. (knu)

Baca Artikel Asli