DPR Kritik Keras Pejabat Minim Empati di Tragedi Banjir Sumatra
Selasa, 02 Desember 2025 -
Merahputih.com - Anggota DPR RI, Yanuar Arif Wibowo menyesalkan serangkaian pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah pejabat pemerintah yang dinilai tidak empatik dan justru memantik kemarahan publik. Pernyataan ini muncul di tengah kesedihan mendalam akibat tragedi banjir dan longsor besar yang melanda Sumatra dan Aceh.
Yanuar mendesak pemerintah, mulai dari para menteri hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk menunjukkan kehati-hatian dan sensitivitas yang lebih tinggi saat berkomunikasi dengan masyarakat yang sedang berduka.
Yanuar menilai beberapa pejabat terkesan defensif dan meremehkan skala bencana yang terjadi. Salah satu isu yang ia soroti adalah tanggapan pejabat mengenai temuan kayu gelondongan dalam jumlah besar yang hanyut terbawa arus banjir.
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Efek Banjir Sumatra Barat, Ikan Hiu Sampai Masuk ke Pemukiman Warga di Padang
“Jangan defensif dengan statement yang membuat masyarakat marah. Ada (pejabat) yang bilang (akar pohonnya) tercabut karena hujan deras, tercabut karena nggak ada akarnya. Ini kan membuat orang bertanya dan marah,” ujar Yanuar, Selasa (2/12).
Pada kesempatan yang sama, Yanuar juga menyoroti pernyataan Kepala BNPB yang sebelumnya menganggap kondisi di lapangan tidak seekstrem yang digambarkan di media sosial. Menurutnya, komentar tersebut gagal menunjukkan empati di saat ratusan warga kehilangan nyawa.
“Masa iya 700 meninggal dunia dianggap biasa-biasa saja? Menurut saya enggak (etis). Ini anak bangsa,” serunya.
Pentingnya Refleksi dan Perbaikan Komunikasi Kebencanaan
Politisi Fraksi PKS ini juga menyebutkan adanya laporan dari Aceh tentang dua desa yang hilang akibat bencana. Fakta ini, menurutnya, harus menjadi alarm serius bagi pejabat agar lebih berhati-hati dalam menarasikan situasi di lapangan.
Meskipun melayangkan kritik, Yanuar tetap memberikan apresiasi terhadap tindakan cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengirimkan bantuan menggunakan pesawat khusus, serta partisipasi aktif berbagai fraksi dan partai di lapangan.
"Itu bagian dari empati. Jadi jangan sampai pejabat publik malah membuat statement yang memicu amarah, apalagi ketika bicara soal kehilangan jiwa dan harta benda yang tidak sedikit,” ujar Mantan Anggota Komisi V DPR RI ini.
Menurut Yanuar, komunikasi pejabat publik dalam situasi krisis harus membawa keteduhan, bukan memancing kemarahan. Korban dan relawan membutuhkan rasa diperhatikan, bukan cemoohan atau narasi yang mendiskon kenyataan di lapangan.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa momentum bencana ini harus menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi kebencanaan.
“Seluruh pejabat di republik ini harus berbenah. Komunikasi para pejabat dalam situasi seperti ini juga harus berbenah,” tandasnya.
Baca juga:
Banjir Bandang Sumatera Bawa Batang Pohon, Menhut Akui Ada Kesalahan Kelola Lingkungan
Yanuar mengingatkan bahwa pola bencana besar yang terus berulang setiap akhir tahun menuntut pemerintah untuk mengambil pelajaran. Ia menilai, kondisi alam di Indonesia menunjukkan pola yang semakin ekstrem dan membutuhkan kebijakan mitigasi yang lebih bijaksana dan kesiapsiagaan yang lebih matang.
Permintaan Perhatian Ekstra untuk Daerah Terdampak
Di samping itu, Yanuar meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian ekstra terhadap daerah yang terdampak. Hal ini penting mengingat kondisi fiskal banyak pemerintah daerah saat ini berada di bawah tekanan besar dan APBD mereka tidak akan sanggup menanggung beban bencana sebesar ini.
“Keterbatasan beban yang ditanggung gubernur dan bupati itu nyata. APBD mereka tidak sanggup. Jadi kalaupun belum ditetapkan sebagai bencana nasional, saya berharap pemerintah pusat punya perhatian lebih terhadap saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana,” pungkasnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat data tragis korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat per Selasa (2/12) siang bertambah menjadi 659 orang.
Sementara itu, korban hilang mencapai 475 orang di tiga provinsi terdampak, dan korban luka-luka mencapai 2.600 orang. Total warga yang terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah menembus 3,2 juta jiwa.
