MerahPutih.com - Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) diumumkan Presiden Prabowo Subianto sekaligus telah melantik pimpinan yang akan mengurus program tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengaku belum mengetahui detail pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Komisi X belum pernah membahas rencana pendirian lembaga tersebut.
Lalu mengatakan hingga kini DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai dasar hukum, fungsi, tugas, hingga kebutuhan anggaran URI.
Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,
kata Lalu di Jakarta, Kamis (23/7).
Baca juga:
Universitas Republik Indonesia Dipersiapkan Seperti Institut National du Service Public
Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menjelaskan alasan pembentukan URI di tengah banyaknya perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan yang selama ini telah berperan menyiapkan calon pemimpin bangsa. Pemerintah juga harus memastikan keberadaan URI tidak menimbulkan duplikasi fungsi dengan lembaga pendidikan yang sudah ada.
Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran,
ujarnya.
Lalu menyebut, Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat raker dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat,
katanya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan URI dibentuk untuk mencetak calon-calon pemimpin nasional dengan mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara.
Prasetyo mencontohkan Prancis yang memiliki École nationale d'administration (ENA), yang kini menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebagai lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.