MerahPutih.Com - Presiden Donald Trump menyatakan memo dari anggota kongres Partai Republik bermasalah karena menyerang penegakan hukum federal. Memo tersebut dibuat dalam rangka penyelidikan federal terhadap campur tangan Rusia pada Pilpres Amerika Serikat 2016 silam.
Bagi Donald Trump, memo dari Partai Republik itu menodai independensi lembaga hukum. Sehingga berbekal memo tersebut, Donald Trump mengklaim bahwa tindakannya memecat pengacara khusus Robert Mueller adalah benar. Selain Mueller, Wakil Jaksa Rod Rosenstein yang bertindak sebagai pengawas juga dipecat Trump.
Saat mengirim pesan dari loka wisatanya di Palm Beach, Florida, Donald Trump, Sabtu (3/2) waktu setempat mengatakan memo itu "betul-betul membuktikan kebenarannya", namun menambahkan bahwa "perburuan sasaran di balik Rusia akan terus berlangsung. Mereka tidak melakukan kerja sama dan tidak ada usaha penghalangan". Dia menyebut penyelidikan itu adalah "aib Amerika Serikat".
Gedung Putih mengatakan tidak akan ada perubahan di Departemen Kehakiman sebagai hasil kesimpulan memo tersebut.
Memo itu, yang ditulis anggota Partai Republik di Komite Intelijen Perwakilan AS, yang diketuai Devin Nunes, berpendapat bahwa penyelidikan federal tentang kemungkinan kolusi antara kampanye presiden Trump pada 2016 dan Rusia merupakan produk bias politik terhadap Trump di Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Kehakiman.
Trey Gowdy, ketua komite pengawas yang berkuasa dari Partai Republik, tidak setuju dengan Trump dan mengatakan bahwa memo tersebut tidak berdampak pada penyelidikan Rusia.
"Bukan untuk saya, tidak, dan saya sangat terlibat secara integral dalam penyusunannya," kata Gowdy dalam pratinjau wawancara, yang akan disiarkan di CBS "Face the Nation" pada Minggu (4/2).
Sebagaimana dilansir Antara dari Reuters, Trey Gowdy mengatakan pekan ini bahwa dia tidak akan mencalonkan dirinya kembali pada November, mengatakan penyelidikan Rusia akan tetap ada terlepas dari sebuah berkas yang pada memo mengatakan bahwa FBI menerima sebuah sumber yang sangat bias terhadap Trump.
"Jadi akan ada penyelidikan Rusia, bahkan tanpa berkas," kata Gowdy.
Donald Trump menyetujui perilisan memo yang sebelumnya diklasifikasikan tanpa proses penyuntingan, terlepas dari keberatan FBI dalam sebuah langkah yang memperdebatkan ketegangan antara Gedung Putih dan penegak hukum senior yang telah ada sejak Trump menjabat.
Partai Demokrat berpendapat bahwa memo empat halaman tersebut salah mengkarakterisasi informasi rahasia yang sangat sensitif dan dimaksudkan untuk mengacaukan penyelidikan kriminal Mueller yang dilaksanakan pada Mei 2017 sebagai hasil awal penyelidikan FBI sebelumnya.
Jerrold Nadler, anggota Partai Demokrat teratas di Komite Kehakiman DPR, mengatakan bahwa keputusan Trump untuk mengizinkan perilisan memo tersebut adalah "bagian dari usaha propaganda terkoordinasi untuk mendiskreditkan, melumpuhkan dan menumbangkan penyelidikan Rusia."
Beberapa anggota Partai Republik juga mengritik penyiaran memo tersebut. John Kasich, gubernur Ohio dan mantan pesaing Trump dalam pencalonan presiden, menyebutnya hal merugikan negara.(*)