Merahputih.com - Kasus pelanggaran etik mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo akan segera disidangkan etik.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menegaskan berkas disiplin Prasetijo sudah selesai dan oleh Provos nanti akan diserahkan ke Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Waprop).
"Waprop itu biro pengawasan dan pembinaan profesi nanti yang akan merencanakan kapan," ujar Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).
Baca Juga
Polri Pastikan Brigjen Prasetijo Antar Djoko Tjandra ke Pontianak
Polisi tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah terhadap jenderal bintang satu tersebut. Polri juga akan tetap melihat pemberkasan yang dibuat dari penyidik Provos.
"Tentunya semuanya akan menggunakan azas praduga tak bersalah dan kemudian juga tetap melihat daripada pemberkasan yang dibuat penyidik dari Provos," katanya.
Bareskrim telah memeriksa enam orang saksi dalam kasus ini. Kemudian, Bareskrim meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan.
"Hari Senin tanggal 20 Juli, kasus tersebut setelah kita memeriksa enam saksi, yaitu adalah dari staf Korwas PPNS, dari staf Pusdokkes,” kata Argo.
"Tanggal 20 Juli, kasus tersebut naik penyidikan. Dengan dugaan Pasal 263 KUHP, 426 KUHP atau 221 KUHP,” ujarnya.
Bareskrim juga telah membuat laporan polisi (LP) untuk kasus ini setelah menerima hasil pemeriksaan sejumlah saksi dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Selanjutnya, penyidik akan mencari tersangka dalam kasus ini. “Setelah kita melihat dari pemeriksaan saksi dan kemudian juga sudah naik sidik, nanti akan mencari siapa tersangkanya,” ucap Argo.
Baca Juga
Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet
Awalnya Brigjen Prasetijo hanya dikenakan Pasal 221 KUHP, dan 263 KUHP. Kini, penyidik juga menjerat Brigjen Prasetijo dengan Pasal 426 KUHP. “Kemarin tanggal 20 Juli, kasus tersebut naik penyidikan dengan dugaan pasal 263 KUHP, 426 KUHP, dan atau 221 KUHP,” kata Argo.
Pasal 426 KUHP berbunyi; seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melarikan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (Knu)