Di Hadapan Mahasiswa, Wakil Ketua DPR Minta Maaf dan Janji Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Rabu, 03 September 2025 -
MerahPutih.com - DPR RI menggelar audiensi dengan sejumlah elemen mahasiswa di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf.
Dasco mulanya menyampaikan dukacita atas meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas mobil rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat. Tak lupa, ia berbelasungkawa atas korban tewas lainnya dalam demo pada pekan lalu.
"Pertama-tama, selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan dukacita yang sangat mendalam atas berpulangnya Affan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu," kata Dasco
Selain itu, Dasco juga menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan serta kekurangan sebagai wakil rakyat.
"Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," tutur dia.
Baca juga:
Imbas Tekanan Publik, MKD DPR Hentikan Gaji Eko Patrio Hingga Uya Kuya
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Ketua Harian DPP Gerindra ini berjanji akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar DPR lebih baik ke depannya.
"Tentunya permintaan maaf kami ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya.
Sebagai penutup, ia menyampaikan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadi parlemen yang lebih baik dan transparan.
Baca juga:
Pada kesempatan yang sama, Dasco memastikan tunjangan rumah bagi anggota DPR telah dihentikan per 31 Agustus 2025. Setelah Oktober 2025, anggota DPR tidak lagi mendapatkan tunjangan rumah.
Dasco juga menyampaikan moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR akan dihentikan sebagai bentuk efisiensi. (Pon)
