MerahPutih.com - Partai Demokrat merespons Partai Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengingatkan presiden mempunyai hak prerogatif dalam memilih para pembantunya di kabinet.
Baca juga:
Airlangga Minta Jatah Golkar Minimal 5 Menteri di Kabinet Prabowo
"Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Herman meyakini, Prabowo akan berbicara dengan seluruh pimpinan partai politik (parpol) pendukung paslon nomor 2 terkait jatah menteri.
Bahkan, kata Herman, Ketua Umum Partai Gerindra itu kemungkinan sudah merumuskan terkait pembagian jatah menteri ke parpol pendukung.
Baca juga:
Sebelum Jokowi Berkantor di IKN, Menteri PUPR Jamin Pasokan Air Bersih Aman
"Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya lah, sudah punya rumusannya. Dan sebaiknya memang yg menjadi hak prerogatif presiden," ujarnya.
Oleh karena itu, Herman mengimbau kepada semua pihak untuk menyerahkan kepada Prabowo untuk memutuskan siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri.
"Ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya," pungkasnya. (Pon)