Demo Mahasiswa di DPR Bubar, Aparat Sesalkan Aksi Tutup Jalan Tol

MerahPutih.Com - Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Bersatu' di depan Gedung DPR/MPR akhirnya bubar. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah dari arah Senayan menuju Slipi pun sudah kembali dibuka.

Ribuan massa tersebut hanya meninggalkan sampah berserakan saja di jalanan.

Baca Juga:

Aksi Depan Gedung DPR, Massa Mahasiswa Blokir Jalan Tol Dalam Kota

Selama aksi tadi, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan hanya menyoroti soal adanya aksi mahasiswa menutup jalan tol dalam kota yang kebetulan jaraknya hanya bersebelahan dengan lokasi aksi.

Akibatnya, ruas dari arah Pancoran menuju Slipi sempat macet total.

"Ya jangan sampai nutup jalan tol lagi. Kan aspirasi mahasiswa tadi sudah kami fasilitasi. Jangan sampai kalau nutup jalan tol ada masyarakat pedagang dan orang yang terganggu," kata Harry kepada merahputih.com di lokasi, Senin (23/9).

Harry melihat aksi tadi berjalan penuh dinamika. Polri pun hanya bersifat memfasilitasi.

"Polri kan sifatnya memfasilitasi. Mereka negosiasi didalam. Kami intinya menjaga antara mahasiswa jangan sampai ribut," ungkap dia.

Terkait dengan persiapan akan adanya aksi lebih besar pada saat Rapat Paripurna Selasa (24/9), Harry mengaku polisi selalu siap.

"Yang penting imbauan saya, mari kita jaga sama-sama untuk keamanan ya," tandas Harry.

Sementara itu, Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana berdialog dengan sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi.

"Intinya mahasiswa kalau ada apa-apa silahkan dikomunikasikan dengan kami. Kami siap membantu agar tak terjadi kesalahpahaman yang bisa menggangu ketertiban," ujar Wahyu.

Sebelumnya, massa berupaya menutup jalan Tol Dalam Kota yang berada di seberang kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Baca Juga:

Aksi Massa Depan Gedung DPR Memanas, Polisi Minta Waspadai Provokasi

Aksi mahasiswa menolak RKUHP dan revisi UU KPK serta sejumlah RUU kontroversial sendiri tak hanya terjadi di Jakarta hari ini. Aksi serupa juga berlangsung pula di Yogyakarta, Bandung, Cirebon, Malang, Jombang, Makassar, dan Tanjungpinang.

RKUHP sendiri telah disepakati DPR pada tingkat I atau tingkat komisi untuk dibawa dan disahkan dalam Rapat Paripurna.

Usai rapat konsultasi dengan DPR hari ini, Presiden RI Joko Widodo telah meminta kepada legislatif untuk menunda pengesahan empat RUU: RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.(Knu)

Baca Juga:

Demo Depan DPR/MPR Memanas, Dua Kubu Mahasiswa Saling Berhadapan