Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Dapat Laporan, Bawaslu Kaji Indikasi Pelanggaran Kampanye Terbuka Jokowi dan Prabowo

Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Maret 2019

Merahputih.com - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Rahmad Bagja menuturkan terdapat indikasi pelanggaran dalam kampanye terbuka dua capres pada hari pertama.

"Kampanye akbar ada laporan pengawasan hari pertama ada beberapa indikasi dugaan pelanggaran. Kami masih mendalaminya," kata Rahmad Bagja, Senin (26/3).

Lokasi pertama kampanye terbuka capres nomor urut 01 Joko Widodo pada Minggu (24/3) adalah Kota Serang, Provinsi Banten, sementara capres nomor urut 02 Prabowo Subianto melakukan kampanye akbar di Manado, Sulawesi Utara serta Makassar, Sulawesi Selatan pada hari perdana.

Rahmad Bagja mengatakan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota masih mendalami temuan dengan mengecek fakta di lapangan untuk diketahui termasuk pelanggaran pidana pemilu atau administrasi.

Ilustrasi kampanye akbar
Ilustrasi kampanye akbar (Divisi Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi)

Namun, ia enggan mengatakan indikasi pelanggaran kampanye karena masih didalami.

"Kemarin kan Jokowi di Serang, Prabowo di Makassar, jadi beberapa laporan dugaan, tetapi masih kajian. Kami tidak boleh buka dulu karena ada pendalaman dan kajian," jelas Rahmad Bagja dikutip Antara.

Indikasi pelanggaran sementara ini masih ditemukan pada kampanye terbuka pasangan calon presiden dan wakil presiden, sementara dari partai politik belum terlihat.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan terdapat laporan pelanggaran oleh partai politik karena Bawaslu masih menunggu dari seluruh Indonesia, khususnya zona yang diperbolehkan untuk kampanye terbuka.

Capres Petahana Jokowi dalam kampanye akbar di Malang, Jawa Timur (Foto: antaranews)

"Bawaslu terus melakukan pengawasan kepada dua pasangan calon dalam kampanye terbuka," ucap dia.

Rahmad Bagja mengingatkan larangan dalam kampanye terbuka, antara lain menghina dan memfitnah peserta pemilu lain, menggunakan fasilitas pemerintah, melibatkan aparatur sipil negara dan dan mengajak anak-anak.

Anak-anak yang tampil di panggung maupun diajak menghadiri kampanye terbuka merupakan pelanggaran kampanye karena melibatkan orang yang belum mempunyai hak untuk memilih. (*)

Baca Artikel Asli