CSIS: Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan Sama-sama Kuat
Kamis, 26 Februari 2015 -
MerahPutih Nasional- Centre for Strategic and International Studies (CSIS) meninjau hasil sensusnya menjelang pelaksanaan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN), 28 Februari 2015 ini. Sensus CSIS ini bertajuk "Ketua Terpilih dan Pekerjaan Rumahnya" yang diselenggarakan di Auditorium CSIS, jalan Tanah Abang 3 No.23-27, Jakarta. Ada dua calon Ketua Umum PAN yang akan bertarung pada Kongres PAN nanti. Mereka adalah Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.
Peneliti CSIS, Arya Fernandes menuturkan, dukungan terhadap dua calon orang nomor satu di PAN tersebut sama-sama kuat jika mengacu pada hasil sensus yang diselenggarakan 28 Provinsi dan 484 Kabupaten atau Kota tersebut. Menurutnya, wawancara dengan cara tatap muka terhadap Ketua DPW maupun DPD untuk melihat peta dukungan sementara terhadap dua calon Ketum PAN tersebut.
"Peta dukungan sementara Provinsi, antara Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan menunjukan angka yang berimbang, yakni, 38,34 persen. Sedangkan untuk angka 17,55 persen tidak menjawab dan lainnya 5,88 persen," kata Arya, Kamis (26/2).
Menurutnya, terkait profil ketua-ketua PAN di daerah hasil sensus CSIS ini menemukan sebanak 50 persen lebih memiliki latar belakang pengusaha yang sejatinya menimbulkan problematika tersendiri bagi proses politik dan demokrasi di daerah. Pada intinya, kata Arya, tantangan terbesar PAN adalah proses pelembagaan partai yang berjalan masih lambat dan akan menjadi pekerjaan rumah utama bagi Ketua Umum PAN terpilih. (Baca: Generasi Muda akan Deklarasikan Dukungan untuk Hatta Rajasa)
Selain itu, berdasarkan Sensus ini pula, Arya menambahkan bahwa ada beberapa problem yang dihadapi PAN sebagai partai yang bisa diidentifikasi. Pertama, kata dia, pertumbuhan fisik infrastruktur, seperti bangunan partai dalam lima tahun terakhir relatif berjalan lambat. Lokasi kantor yang berpindah kejalan utama, kepemilikan partai atas bangunan kantor hanya bertumbuh kurang lebih dari lima persen.
"Artinya kantor PAN banyak bergantung pada anggota, kepemilikan kantor tidak terlembaga yang berpotensi tidak sehat," katanya. (hur)
