Bupati Klaten Politisasi Bansos COVID-19

MerahPutih.com - Bupati Klaten Sri Mulyani mendapatkan kecaman dari warga setelah fotonya tertempel di botol hand sanitizer dalam bantuan sosial penanganan COVID-19.

Unggahan itu disusul oleh foto berbagai paket bantuan sosial yang juga ditempeli wajah politikus PDIP tersebut. Mulai dari beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa diwarnai wajah Sri.

Baca Juga

Ditemukan Pasien Positif COVID-19 Tertular dari Surabaya, Bupati Klaten Tetapkan KLB

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transparansi.

Dia berpendapat, pencitraan lewat bansos dilakukan karena pemerintah tidak transparan, sehingga seolah-olah bantuan itu diberikan langsung oleh sang kepala daerah atau kepala negara.

Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan.

"Kesan yang muncul jadi kontraproduktif bahwa persepsi publik menjadi menurunkan citra. Menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi publik, kemudian melukai hati publik," kata Trubus kepada wartawan, Kamis (30/4).

Trubus menyarankan kepada para pejabat publik untuk menghentikan praktik ini. Dia mengingatkan setiap pejabat publik diberi kepercayaan oleh rakyat, sehingga berkewajiban melayani rakyat tanpa mementingkan citra dirinya sendiri.

"Cobalah pemerintah berpikir ini charity, sedekah, di mana dia tidak untuk mencari panggung politik, atau pencitraan, atau apa. Bertanggungjawablah kepada publik," ucapnya.

Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan kepada para pejabat pemerintah agar tidak memasang foto saat memberi bantuan.

Baca Juga

Viral, Hand Sanitizer Bantuan Kemensos Ditempeli Stiker Bakal Cabup Klaten

Ini seperti kasus hand sanitizer Kemensos berstiker Bupati Klaten Sri Mulyani. Menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian COVID-19 Komnas HAM RI, Choirul Anam, hal tersebut tidak etis dan bisa menciderai solidaritas masyarakat.

Komnas HAM mengharapkan agar pemberian dalam bentuk apapun tidak boleh ada foto karena dinilai kurang etis dan tidak baik.

"Jadi memasang foto pejabat-pejabat itu menurut kami dalam konteks gerakan penanganan ini itu tidak etis," ungkap Anam.

Anam menyarankan, stiker yang dipasang pada bantuan sosial sebaiknya berupa anjuran untuk tetap di rumah. Sebab, kata Anam, hal itu jauh lebih terhormat dibanding memasang foto pejabat publik yang sarat akan muatan politik.

"Harusnya, kalau memang mau ngasih bantuan sosial dan sebagainya, di kardusnya atau di kotaknya atau di bungkusnya kasihlah tagline bersama-sama, soal kerja di rumah, beribadah di rumah dan kesehatan adalah kebutuhan kita bersama, itu jauh lebih terhormat daripada ngasih foto," tegasnya.

Menurut Anam, tindakan tersebut bisa mencederai gerakan solidaritas di masyarakat. Terlebih, lanjut Anam, hingga kini tidak ditemukan masyarakat biasa yang menempelkan stiker foto saat memberi bantuan.

"Masyarakat aja nggak pernah ngasih foto dan sebagainya, ini kok malah ada pejabat yang nempelin foto gitu," tandasnya.

Ia berharap, seharusnya yang dipasang pada bantuan sosial adalah anjuran-anjuran terkait social distancing atau tetap berada di rumah. Hal tersebut dinilai akan lebih berguna sebagai sarana edukasi masyarakat terkait dengan upaya-upaya pencegahan pandemi virus corona.

“Peristiwa ini semoga menjadi peringatan bagi kita semua, terutama pejabat publik, agar tidak memanfaatkan ruang kesusahan menjadi panggung politik untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan," ujarnya.

Baca Juga

Pembagian Hand Sanitizer Bergambar Bupati Klaten Dinilai Menyakiti Nurani Rakyat

Sebelumnya, Bupati Klaten Sri Mulyani mendapat sorotan karena terdapat foto dirinya yang menempel di sebuah hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial. Hal tersebut berujung trending-nya tanda pagar (tagar) #BupatiKlatenMemalukan.

Tak berselang lama, Sri Mulyani menyatakan permohonan maafnya karena terdapat kekeliruan di lapangan. Sri Mulyani menjelaskan, kekeliruan tersebut lantaran bantuan dari Kemensos jumlahnya tak sebanding dengan yang disalurkan Pemkab Klaten. (Knu)