BPOM Imbau Masyarakat Hindari Pelayanan Kesehatan dari Lembaga Tak Resmi
Selasa, 28 Juni 2016 -
MerahPutih Nasional - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan POM RI Tengku Bahdar Johan Hamid mengatakan pihaknya akan tetap meminta kepada pihak pelayanan kesehatan untuk mengawasi peredaran vaksin resmi.
Hal itu bertujuan untuk menghindari pengadaan obat-obatan, vaksin dan alat-alat kesehatan dari sumber yang tidak resmi alias freelance.
"Membentuk tim terpadu yang terdiri atas Badan POM dan 3 perusahaan farmasi di Indonesia yaitu PT Biofarmasi (Persero), Glaxo Smith Kline, dan PT Sanofi-Aventis Indonesia untuk mengindetifikasi keaslian produk vaksin di lapangan yang diduga palsu," kata Bahdar saat ditemui di Aula PPOMN Gedung Badan POM Jalan Percetakan Negara No 23, Jakarta Pusat, Selasa (28/6).
Bahdar menambahkan melakukan koordinasi secara aktif dengan pihak Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti hasil temuan. Badan POM juga menyiapkan tenaga ahli dan sara pengujian di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional(PPOMN).
"Untuk memfasilitasi pengujian terhadap temuan vaksin palsu," tuturnya.
Menurut Bahdar melakukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kesehatan RI untuk meminimalisir dampak dari penyebaran vaksin palsu tersebut.
"Kami akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemenses agar penyebaran vaksin palsu dapat diminimalisir supaya kesehatan masyarakat tetap terjaga," pungkasnya.(Abi)
BACA JUGA: