Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama untuk memberantas peredaran obat ilegal dan palsu di ibu kota.
Komitmen itu digaungkan saat Kepala BPOM RI Taruna Ikrar bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam audiensi di Balai Kota DKI Jakarta.
Taruna Ikrar menekankan pentingnya Jakarta sebagai pusat pengawasan obat dan makanan, mengingat hampir 50 persen persoalan terkait pengawasan komoditas tersebut terjadi di wilayah ibu kota.
Ia menyoroti peran BPOM yang melekat pada kebutuhan masyarakat dari sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu, BPOM sangat berkepentingan untuk memastikan kualitas dan keamanan obat, obat bahan alam, pangan, suplemen kesehatan, hingga kosmetik.
Baca juga:
TNI Masuk Bisnis Obat, Komisi I Anggap Bukan Pelanggaran Dwifungsi ABRI
Ia menyinggung peredaran obat palsu dan produk obat tradisional atau suplemen kesehatan mengandung bahan berbahaya (bahan kimia obat/BKO) yang masih ditemukan di beberapa titik, seperti di Pasar Pramuka dan Grogol.
"Kami butuh dukungan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan," tambahnya.
Kepala BPOM mengungkapkan pentingnya sinergi dalam pemanfaatan fasilitas, seperti mobil laboratorium keliling dan peningkatan standar kantor Balai Besar POM di Jakarta yang berlokasi di Cilangkap.
Selain itu, Taruna Ikrar menargetkan peningkatan jumlah UMKM yang memiliki izin edar. Saat ini, ada sekitar 60 ribu UMKM yang tercatat, padahal targetnya 1,7 juta secara nasional.
"Mayoritas UMKM itu ada di Jakarta. Kami berharap izin PIRT [pangan industri rumah tangga] bisa naik menjadi izin edar nasional [BPOM] agar produk mereka bisa dipasarkan lebih luas," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Pramono menyatakan kesiapan Pemprov DKI untuk mendukung penuh pengawasan BPOM di lapangan.
"Kami siap membantu operasi, termasuk mengerahkan Satpol PP. Kami akan dukung sepenuhnya," ujarnya.
Pramono membuka ruang koordinasi untuk mendukung mobil laboratorium keliling serta perbaikan kantor BBPOM di Jakarta.
"Saya cukup tahu karena dulu saya yang menyiapkan Perpres BPOM. Kebutuhan masyarakat tinggi, tapi dukungan internal masih kurang, itu yang harus kita perkuat," imbuhnya. (Asp)
