MerahPutih.com - Kabar mengenai langkah impor kendaraan pickap atau pick up oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35 ribu unit pikap Scorpio.
Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105 ribu mobil dari perusahaan India tersebut.
Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35 ribu unit truk roda enam dari Tata Motors. Kendaraan ini, sudah bertahap masuk Indonesia.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) tidak perlu mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India.
Baca juga:
Pikap India Tiba Di Indonesia, Agrinas Siap Digugat Pemasok Jika Dibatalkan DPR dan Pemerintah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan impor mobil niaga tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional sehingga perlu dipikirkan ulang, terlebih aksi korporasi itu dilakukan dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN diperhitungkan manfaat ekonominya," ujar Said.
Perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan terdapat potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut, antara lain menggerus produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 39,29 triliun serta menurunkan pendapatan masyarakat Rp 39 triliun.
Kemudian, terdapat pula kemungkinan memangkas surplus industri otomotif hingga Rp 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp 17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp 240 miliar.
Said tak menampik penawaran harga beli mobil niaga dari India kemungkinan lebih murah, namun harus dipikirkan pula terkait layanan yang diberikan setelah pembelian (after sales) hingga ketersediaan serta jangkauan bengkel dan suku cadangnya.
"Kalau ini semua diperhitungkan, bisa jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi," tuturnya.
Dia mengatakan, pertimbangan efisiensi hanya merupakan satu hal karena hal lain yang strategis untuk dijadikan dasar, yaitu apakah program tersebut memberi kebangkitan bagi industri dalam negeri atau tidak.
Dengan memilih jalan impor, Said menilai Agrinas memilih "memunggungi jalan" dan abai untuk memperkuat industri nasional.
Padahal, produsen dalam negeri perlu permintaan yang lebih besar agar industri mereka tumbuh lebih ekspansif.
Ia sangat menyayangkan apabila uang APBN dibelanjakan, tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi untuk rakyat di dalam negeri.
"Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan," tutur Said.