Banggar DPR Kritik Agrinas Impor 105 Kendaraan Pickap India, Abai Perkuat Industri Nasional

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Februari 2026
Banggar DPR Kritik Agrinas Impor 105 Kendaraan Pickap India, Abai Perkuat Industri Nasional

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. ANTARA/HO-Banggar DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar mengenai langkah impor kendaraan pickap atau pick up oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35 ribu unit pikap Scorpio.

Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105 ribu mobil dari perusahaan India tersebut.‎

Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35 ribu unit truk roda enam dari Tata Motors. Kendaraan ini, sudah bertahap masuk Indonesia.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) tidak perlu mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India.

Baca juga:

Pikap India Tiba Di Indonesia, Agrinas Siap Digugat Pemasok Jika Dibatalkan DPR dan Pemerintah

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan impor mobil niaga tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional sehingga perlu dipikirkan ulang, terlebih aksi korporasi itu dilakukan dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN diperhitungkan manfaat ekonominya," ujar Said.

Perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan terdapat potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut, antara lain menggerus produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 39,29 triliun serta menurunkan pendapatan masyarakat Rp 39 triliun.

Kemudian, terdapat pula kemungkinan memangkas surplus industri otomotif hingga Rp 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp 17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp 240 miliar.

Said tak menampik penawaran harga beli mobil niaga dari India kemungkinan lebih murah, namun harus dipikirkan pula terkait layanan yang diberikan setelah pembelian (after sales) hingga ketersediaan serta jangkauan bengkel dan suku cadangnya.

"Kalau ini semua diperhitungkan, bisa jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi," tuturnya.

Dia mengatakan, pertimbangan efisiensi hanya merupakan satu hal karena hal lain yang strategis untuk dijadikan dasar, yaitu apakah program tersebut memberi kebangkitan bagi industri dalam negeri atau tidak.

Dengan memilih jalan impor, Said menilai Agrinas memilih "memunggungi jalan" dan abai untuk memperkuat industri nasional.

Padahal, produsen dalam negeri perlu permintaan yang lebih besar agar industri mereka tumbuh lebih ekspansif.

Ia sangat menyayangkan apabila uang APBN dibelanjakan, tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi untuk rakyat di dalam negeri.

"Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan," tutur Said.

#Agrinas Pangan Nusantara #India #Koperasi Merah Putih
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Mendag Gelar Pertemuan dengan India, Penguatan Investasi hingga Peningkatan Akses Pasar
Pertemuan dilaksanakan di sela rangkaian BRICS Trade Ministers' Meeting (TMM) pada 6–7 Agustus 2026.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
Mendag Gelar Pertemuan dengan India, Penguatan Investasi hingga Peningkatan Akses Pasar
Indonesia
Truk KDMP Belum Punya BPKB Nekat Beroperasi Viral di TikTok, Kodim Semprit Pengelola
Viral di TikTok, truk KDMP Sragen dipakai angkut tebu meski belum memiliki BPKB. Kodim 0725/Sragen langsung turun tangan memberi teguran kepada pengelola koperasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Truk KDMP Belum Punya BPKB Nekat Beroperasi Viral di TikTok, Kodim Semprit Pengelola
Indonesia
Menkeu Purbaya Tegaskan Gak Bakal Setuju Kalau Manajer Koperasi Merah Putih Digaji Sebulan Rp 16 Juta
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu gaji manajer Kopdes Rp16 juta per bulan. Pemerintah pastikan besaran gaji mengacu pada UMP, bukan angka fantastis.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Gak Bakal Setuju Kalau Manajer Koperasi Merah Putih Digaji Sebulan Rp 16 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto memastikan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Indonesia
Hebat! Koperasi Merah Putih Bilelando 3,5 Bulan Untung Rp 133 Juta Layani 300 Nelayan
KNMP Bilelando di Lombok Tengah mencatat keuntungan Rp133 juta dalam 3,5 bulan operasional.
Wisnu Cipto - Senin, 03 Agustus 2026
Hebat! Koperasi Merah Putih Bilelando 3,5 Bulan Untung Rp 133 Juta Layani 300 Nelayan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Indonesia
Diklat Bela Negara Koperasi Merah Putih Ditutup, 30 Ribu Manajer Mulai Disebar
Kementerian Pertahanan menutup Diklat Bela Negara SPPI 2026. Sebanyak 33.758 manajer Koperasi Merah Putih lulus pelatihan dan siap disebar ke seluruh Indonesia. Upacara penutupan digelar di Lanud Halim Perdanakusuma.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Diklat Bela Negara Koperasi Merah Putih Ditutup, 30 Ribu Manajer Mulai Disebar
Indonesia
Menko Zulhas Janji Koperasi Merah Putih Tidak Matikan Warung Warga
Fungsi dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah menjadi infrastruktur pemerintah dalam hal menyalurkan barang-barang subsidi dan barang-barang bantuan pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Menko Zulhas Janji Koperasi Merah Putih Tidak Matikan Warung Warga
Indonesia
Jadi Penyalur Bansos, Koperasi Merah Putih Bisa Lihat Penerima Tepat Sasaran atau Tidak
Koperasi Merah Putih merupakan infrastruktur pemerintah serta berperan sebagai offtaker. Selain itu, Koperasi Merah Putih juga akan berperan sebagai penyalur bantuan sosial
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Jadi Penyalur Bansos, Koperasi Merah Putih Bisa Lihat Penerima Tepat Sasaran atau Tidak
Indonesia
Menko Zulhas Ingatkan Angsuran Pertama Utang Koperasi Merah Putih ke Himbara Jatuh Tempo September
Menko Zulhas ingatkan angsuran pertama utang Koperasi Merah Putih ke Himbara jatuh tempo September 2026. Pemerintah targetkan verifikasi rampung Agustus, total pinjaman Rp240 triliun.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Menko Zulhas Ingatkan Angsuran Pertama Utang Koperasi Merah Putih ke Himbara Jatuh Tempo September
Bagikan