Bamsoet Yakin Pembebasan Ba'asyir Bukan Strategi Politik Jokowi
Jumat, 18 Januari 2019 -
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan tidak melihat kebijakan Presiden Jokowi memberikan pembebasan hukuman kepada Ustaz Abu Bakar Ba'asyir sebagai strategi politik jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"Saya tidak melihat upaya pembebasan hukuman Ustad Ba'asyir oleh Presiden Jokowi sebagai strategi politik jelang Pilpres 2019 karena keputusan tersebut sangat manusiawi," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/1).
Dia menilai alasan kemanusiaan karena Ustad Ba'asyir telah tua dan faktor kondisi kesehatan bisa diterima dan tidak ada aturan perundangan-undangan yang dilanggar.
Karena itu dia berharap semua pihak bisa mendukung dan berbaik sangka terhadap kebijakan tersebut, karena landasan hukum untuk mengeluarkan kebijakan tersebut sudah sesuai dan kuat.
"Terlebih, sebelum memberikan keputusan tersebut Presiden Jokowi sudah melalui pembahasan panjang dan cermat sejak awal tahun 2018," katanya.
Dia mengatakan pembahasan tersebut melibatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menkopolhukam Wiranto dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, untuk mengkaji dari sisi keamanan dan kesehatan Ustad Ba'asyir.
Karena itu, dia menilai kekhawatiran munculnya teror baru setelah Ba'asyir dibebaskan telah diantisipasi sejak dini dan dalam memberikan pembebasan kepada Ustad Ba'asyir ada beberapa opsi yang bisa diambil Presiden Jokowi.
Pertama menurut dia, dengan memberikan pembebasan bersyarat, sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya.
"Ba'asyir sendiri divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Juni 2011. Artinya, dua pertiga masa tahanan Ustad Ba'asyir telah dilalui pada bulan Desember 2018," ujarnya.
Dia mengatakan opsi kedua, Presiden bisa membebaskan Ba'asyir melalui pemberian grasi, sesuai Pasal 14 UUD 1945, grasi merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada presiden untuk memberikan pengampunan kepada narapidana dengan melalui sejumlah pertimbangan.
Karena itu menurut dia, secara konstitusi apa pun keputusan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ustad Ba'asyir dengan memberikan pembebasan bersyarat ataupun pembebasan melalui grasi sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku.
"Pembebasan Ustad Ba'asyir juga sesuai semangat reformasi bidang hukum Pemerintahan Presiden Jokowi," katanya.
Dia mengatakan dalam pembahasan Revisi KUHP yang saat ini masih dibahas Komisi III DPR RI dengan pemerintah, pemerintah mengusulkan untuk memberikan pembebasan pidana kepada narapidana yang telah berumur 70 tahun.
Dia menjelaskan pasal dalam Revisi KUHP tersebut secara prinsip telah disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR RI termasuk, alasan kemanusiaan untuk memberikan pembebasan kepada seorang narapidana. (*)
