MerahPutih.com - Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta dinilai sudah tepat. Alasannya, angka positif COVID-19 terus melonjak.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritik, penyebab implementasi kebijakan tersebut buruk.
Pertama, aturan PSBB disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tanpa partisipasi masyarakat atau top down.
"Harusnya bottom up (dari bawah ke atas)," ujar dia kepada wartawan, Kamis (3/9).
Baca Juga:
Pengusaha Diminta Beli Vaksin COVID-19 Buat Karyawan
Kedua, ada kebijakan yang bersifat inkonsisten. Dia mencontohkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi.
Dalam aturan tersebut, warga yang tak memakai masker dikenai denda Rp250 ribu. Tak lama kemudian, muncul Pergub Nomor 79 Tahun 2020 yang membahas denda progresif.
"Itu yang satu belum selesai, muncul lagi. Pada akhirnya yang di lapangan bingung," ujarnya.
Ketiga, perilaku masyarakat yang tak taat. Dia menilai sikap abai ini disebabkan dari aturan yang inkonsisten dan tdak adanya partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan peraturan.
"Jadi pada akhirnya kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI banyak tak ditaati masyarakat," kata dia.
Ia melihat, Pemerintah Provinsi DKI kurang berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun wilayah penyangga dalam penanganan COVID-19. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil.
"Misalnya istilah PSBB (pembatasan sosial berskala besar) transisi itu kan sama dengan new normal yang dimaksud Presiden (Joko Widodo)," terang dia.
Menurut dia, inti kebijakan itu yakni pembukaan sektor ekonomi, yang sempat disangkal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Faktanya, aktivitas ekonomi memang dibangkitkan, meski hanya sebagian.
"Pemprov DKI tidak dikoordinasikan dengan kebijakan pemerintah pusat, padahal Jakarta bagian dari pusat," ungkap pengajar Universitas Trisakti itu.
Dia mencontohkan, salah satu hal yang menonjol yakni soal sanksi pelanggaran tak memakai masker. Jika di Jakarta denda mencapai Rp250 ribu, di Jawa Barat dan Banten dimulai dari Rp100 ribu. Seharusnya, nominal denda disamakan.
"Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) orang-orangnya sama kok aturannya berbeda. Ini membuat masyarakat makin tak peduli," tutup dia.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). masih terus akan melaksanakan operasi tertib masker di lingkingan permukiman. Aturan pengenaan denda dan sanksi bagi pelanggar aturan PSBB tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Jakarta.
Pergub ditandatangani Anies pada 30 April 2020. Pergub dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB. Pergub bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan protokol pencegahan penyebaran virus corona. (Knu)
Baca Juga:
340 Juta Vaksin COVID-19 Bakal Masuk Indonesia, Jokowi: Negara Lain Sejuta Saja Belum Dapat