Akronim Program Pemerintah Dibuat Nyeleneh, Mardani Minta Penggantian Nama

MERAHPUTIH.COM - BEBERAPA akronim nama program pemerintah membuat masyarakat terheran-heran. Tak hanya nyeleneh, beberapa akronim itu berbau seksualitas. Nama-nama program nyeleneh ini diinisiasi pemerintahan daerah dan kementerian.

Atas fenomena itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendesak penggantian nama program instansi pemerintah yang memakai akronim nyeleneh. "Segera diubah dan disesuaikan dengan kaidah ilmiah. Ayo kita laporkan kalau masih ada singkatan yang buruk seperti ini," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (8/7).

Politikus PKS ini mengaku sedih dengan sejumlah nama program pemerintah yang dibuat kontroversial dengan merendahkan etika. "Ini menyedihkan. Mestinya semua punya standar tinggi jaga etika. Penyebutan mungkin untuk memudahkan. Namun, tidak bisa ditoleransi karena merendahkan etika," urainya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Minggu (7/7) meluncurkan program dengan memakai nama Sipepek. Tak hanya di Cirebon, ada pula nama-nama program lain yang juga nyeleneh.

Baca juga:

PBB Sebut Program Makan Bergizi Gratis sebagai Investasi

Berikut ini daftar nama program pemerintah daerah dan kementerian yang nyeleneh:

1. Sipepek

Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Sipepek) merupakan program yang diluncurkan oleh Kabupaten Cirebon. SiPEPEK merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan. Program ini merupakan aplikasi berbasis web di situs Kabupaten Cirebon.

2. Sithole

Sistem Informasi Konsultasi Online (SITHOLE) merupakan program berbasis web. Laman resmi Pengadilan Negeri Semarang ini merupakan salah satu sistem manajemen pengelolaan layanan Posbakum Pengadilan Negeri Semarang.

3. Siska Ku Intip

Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Inti-Plasma (SISKA KU INTIP) merupakan program yang diluncurkan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Program ini berfungsi meningkatkan populasi ternak sapi potong, meningkatkan pendapatan pekebun dan peternak, hingga pelestarian lingkungan.

4. Simontok

Sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok (Simontok) merupakan program yang diluncurkan Kota Surakarta. Program berbentuk aplikasi ini berfungsi untuk pemantauan stok dan kebutuhan pangan wilayah Surakarta.

Program ini merupakan program berbasis web yang bisa diakses melalui situs Kota Surakarta.

Baca juga:

Mardani Ali Sera Wanti-wanti Prabowo-Gibran soal Rencana Tambah Kementerian Jadi 40

5. Sisemok

Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Sisemok) adalah program yang diluncurkan oleh Kabupaten Pemalang. Program berbentuk aplikasi berbasis web ini disediakan Bakesbangpol Kabupaten Pemalang untuk memudahkan pelayanan terhadap pengajuan terkait ormas hingga parpol.

6. Sicantik

Sistem Pencatatan Kehadiran & Kinerja (Sicantik) merupakan program dari Kabupaten Bogor. Program ini difungsikan untuk mencatat kehadiran dan kinerja ASN di wilayah Kabupaten Bogor.

Program ini merupakan aplikasi berbasis web yang bisa diakses di situs Kabupaten Bogor. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pegawai yang memiliki NIP.

7. Siganteng

Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa Tengah (Siganteng) merupakan program dari Provinsi Jawa Tengah. Program berfungsi untuk pengajuan terkait izin terkait dengan ESDM di Jawa Tengah.

8. Sipedo

Sistem Pelatihan Berbasis Data Online (Sipedo) merupaka program dari Kabupaten Sumedang. Program ini bertujuan untuk memudahkan fungsi pelatihan di Balai Pelatihan Kerja di Sumedang.

9. Mas Dedi Memang Jantan

Masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja rentan (Mas Dedi Memang Jantan) merupakan program yang diluncurkan oleh Kota Tegal. Tujuannya ialah memberikan perlindungan kepada para pekerja bukan penerima upah.

10. i-Pubers

Penyaluran pupuk bersubsidi (i-Pubers) adalah program berbasis aplikasi yang diluncurkan Kementan. Fungsinya yakni memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi. (Asp).

Baca juga:

Serangan Terhadap Server PDN di Tengah Program Digitalisasi, Pengamat: Konyol