MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menemui Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta.
JK telah menerima kunjungan sejumlah tokoh politik nasional diantaranya Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar.
Baca Juga:
Prabowo Bakal Adakan Pertemuan dengan AHY
AHY datang bersama istri Anisa Pohan dan didampingi Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya. Mereka disambut JK bersama istrinya Mufidah Jusuf Kalla di depan pintu rumah.
Usai pertemuan tersebut, AHY meminta para pemangku kepentingan di eksekutif atau pemerintah, membuka ruang dengan adil pada Pemilu 2024.
"Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi, atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi," katanya.
"Kami sepakat, bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024, dibuka ruang bagi setiap individu setiap warga negara yang sama dan adil," ungkapnya.
Menurut dia, setiap warga punya hak, baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Seharusnya siapapun yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat.
"Pemilu diadakan untuk menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat," ujarnya.
Jusuf Kalla mengatakan pertemuan sekitar satu jam itu sebatas berdiskusi dan silaturahmi dan membicarakan tentang Indonesia ke depan.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menegaskan tidak pernah mencampuri urusan koalisi partai politik, jelang Pemilu 2024.
"Itu adalah kewenangan dari para koalisi dan juga calon presiden," katanya.
JK menegaskan kembali di masa Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, kepala negara tidak pernah mengintervensi partai politik, untuk menentukan calon presiden selanjutnya.
"Zaman ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi partai politik, untuk memilih ini dan itu. Jadi diberikan kepada partai. Kami waktu jadi pemimpin pemerintahan tidak mencampuri itu," jelasnya. (Knu)
Baca Juga:
AHY Ungkap Pertemuan Demokrat dan PKB sebagai Bentuk Kedewasaan Politik