MerahPutih.com - Sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak kekeringan di 33 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 5 Juni hingga 28 September 2026.
Distribusi air bersih tersebut dilakukan menyusul musim kemarau panjang yang berlangsung sejak pertengahan tahun hingga akhir September.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, distribusi air bersih telah menjangkau ratusan wilayah terdampak kekeringan.
“Air bersih tersebut disalurkan melalui berbagai sumber dan dukungan. Sebanyak 36.448.900 liter berasal dari dukungan APBD Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, 259.000 liter dari APBN, serta 38.755.100 liter dari dukungan CSR dan NGO,” ujar Luthfi, Rabu (30/9).
Baca juga:
Distribusi Menjangkau 255 Kecamatan
Dari total distribusi tersebut, air bersih telah disalurkan ke 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan.
Jumlah penerima manfaat mencapai 1.557.333 KK atau 2.341.548 jiwa.
Sejumlah daerah tercatat menerima distribusi air bersih dalam jumlah besar. Wilayah tersebut antara lain Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Menurut Luthfi, penanganan kekeringan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, PMI, TNI-Polri, hingga sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI-Polri bergerak. Untuk masyarakat kita lakukan tangkinisasi (air bersih) di beberapa daerah dan sudah didistribusikan,” katanya.
Kekeringan Juga Berdampak pada Lahan Pertanian
Luthfi mengatakan, persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
Dampak kekeringan terhadap lahan pertanian dan produktivitas pangan juga perlu segera diantisipasi.
Karena itu, Luthfi meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota, jajaran pemerintah daerah, serta TNI untuk memetakan lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Pemetaan tersebut sekaligus dilakukan untuk menentukan kebutuhan intervensi air di setiap wilayah.
Langkah penanganan antara lain dilakukan melalui optimalisasi jaringan irigasi, sumurisasi, dan pipanisasi untuk membantu mengalirkan air ke lahan pertanian yang membutuhkan.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Baca juga:
Kekeringan Mengancam Sejumlah Wilayah, BNPB Siapkan 4 Strategi Antisipasi
Pemetaan untuk Menentukan Intervensi
Luthfi menegaskan, pemetaan diperlukan agar intervensi terhadap dampak kekeringan tidak dilakukan secara parsial.
Lahan pertanian yang terdampak perlu diketahui secara rinci sehingga dukungan air dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan langkah tersebut, penanganan kekeringan di Jawa Tengah diarahkan pada dua sisi sekaligus, yakni menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan mempertahankan produktivitas pertanian sebagai penopang ketahanan pangan. (Ismail/Jawa Tengah)